Inflasi Masih Aman di Tengah Tekanan Harga, BI Optimistis Stabilitas Ekonomi Daerah Tetap Terjaga

MALANG RAYA – Tekanan harga pada Juni 2026 meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan sejumlah komoditas pangan. Meski demikian, inflasi di Kota Malang dan Kota Probolinggo tetap berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5±1 persen. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memastikan stabilitas harga masih terjaga melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai terasa pada Juni lalu. Dampaknya merambat ke sejumlah komoditas dan biaya transportasi. Namun, gejolak tersebut belum menggoyahkan stabilitas harga di wilayah kerja Bank Indonesia Malang.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang diterima Malang Post dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang pada Juni 2026 tercatat 0,34 persen (month to month/mtm). Secara tahunan mencapai 3,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 3,36 persen maupun nasional 3,34 persen.

“Sementara itu, Kota Probolinggo mencatat inflasi bulanan 0,18 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,92 persen (yoy). Angka tersebut juga masih berada di bawah inflasi Jawa Timur maupun nasional,” sebut Kepala KPwBI Malang, Indra Kuspriyadi.

Di Kota Malang, tekanan inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi dengan andil 0,31 persen. Penyumbang utamanya adalah kenaikan harga bensin, bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.

Kenaikan harga bensin dipicu penyesuaian harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Turbo, yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Sementara harga bawang merah meningkat akibat terbatasnya pasokan menjelang panen raya Juli–Agustus.

Harga bawang putih ikut terdorong naik karena meningkatnya biaya impor seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun tarif angkutan udara meningkat akibat tingginya permintaan selama libur sekolah, sedangkan harga telepon seluler dipengaruhi kenaikan biaya logistik global serta gangguan pasokan komponen elektronik, khususnya microchip.

Meski demikian, kata Indra, tekanan inflasi di Kota Malang tertahan oleh turunnya harga daging ayam ras, cabai rawit, udang basah, dan emas perhiasan. Bertambahnya pasokan membuat harga pangan kembali normal, sedangkan harga emas terkoreksi mengikuti pergerakan pasar global.

Di Kota Probolinggo, pola inflasi relatif serupa. Kenaikan harga bensin menjadi penyumbang terbesar, disusul bawang putih, beras, bawang merah, dan daging sapi.

Harga beras naik akibat meningkatnya harga gabah kering panen di tingkat petani, kenaikan biaya produksi seperti pupuk dan kemasan plastik, serta berakhirnya masa panen di sejumlah sentra produksi. Sementara kenaikan harga daging sapi dipicu terbatasnya pasokan setelah Hari Raya Iduladha.

“Di sisi lain, harga daging ayam ras, cabai rawit, sawi hijau, tomat, dan emas perhiasan justru mengalami penurunan sehingga membantu meredam tekanan inflasi,” tambahnya.

Bank Indonesia menilai, capaian inflasi di kedua daerah menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian harga yang dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Di Kota Malang, pengendalian dilakukan melalui pemantauan harga bahan pangan, Rapat Koordinasi Teknis TPID bersama Pertamina untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM, penguatan koordinasi distribusi pangan, serta partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi.

Sementara di Kota Probolinggo, langkah pengendalian diperkuat melalui penyelenggaraan pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pengoperasian Kopi Siaga (Toko Pengendali Inflasi Harga), penyusunan neraca pangan mingguan, hingga koordinasi rutin bersama pemerintah pusat.

Efektivitas pengendalian inflasi di Kota Probolinggo juga tercermin dari keberhasilan pemerintah daerah meraih penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Kategori Pengendalian Inflasi Terbaik III Nasional untuk wilayah Jawa-Bali.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dan strategi 4K guna menjaga stabilitas pasokan serta harga. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan inflasi dalam sasaran nasional sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Ra Indrata)