MALANG POST – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dipastikan bakal menghentikan seluruh kegiatan operasional pelayanan gizi untuk sementara waktu. Langkah drastis yang dikonfirmasi oleh Koordinator SPPG Blimbing Muhammad Hisam Anugrah dan Kepala SPPG Jalan Gajah Mada Alien Widya Muliana pada Jumat (19/6/2026) hari ini, diambil menyusul adanya arahan mutlak dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, terkait pelaksanaan audit menyeluruh serta evaluasi kebijakan insentif daerah yang akan dimulai secara serentak pada Senin pekan depan.
Mengurus gizi anak sekolah itu mulia. Sangat penting. Tapi kalau urusan dapur sudah bersentuhan dengan anggaran negara, jalannya tidak bisa santai. Harus rapi.
Begitu ada perintah audit dari Jakarta, semua urusan masak-memasak dan distribusi makanan harus direm mendadak. Gembok dipasang sementara.
Itulah yang kini terjadi di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dipastikan macet total untuk sementara waktu. Libur.
Keputusan ini bukan kemauan orang daerah. Ini instruksi langsung dari langit tertinggi: Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mau turun ke bawah untuk melakukan audit komprehensif.

KEPALA: Koordinator SPPG Kecamatan Blimbing, Muhammad Hisam Anugrah. (Foto: Ra Indrata/Malang Post)
Koordinator SPPG Kecamatan Blimbing, Muhammad Hisam Anugrah, membeberkan realitas tersebut.
Penghentian ini berlaku mutlak. Tanpa pengecualian. Selama pintu kantor dikunci, tidak ada makanan yang keluar. Baik untuk anak sekolah maupun masyarakat umum non-peserta didik.
“Semua diliburkan sampai nanti ada arahan lebih lanjut. Perintah terakhir dari pusat seperti itu,” urai Hisam, Jumat (19/6/2026) hari ini.
Momentum penutupan ini sengaja dicocokkan dengan kalender akademis. Menyesuaikan jadwal libur sekolah pada masing-masing lembaga mitra.
Memang, beberapa sekolah sudah meliburkan siswanya sejak Kamis dan Jumat pekan ini. Namun, untuk penutupan resmi dapur SPPG secara serentak baru akan dimulai Senin pekan depan.
Konsekuensinya jelas: mayoritas pegawai terpaksa dirumahkan sementara waktu.
Meski demikian, dapur kerja tidak benar-benar kosong melompong. Hisam menyisakan tiga staf utama yang wajib tetap ngantor.
Mereka dikurung di dalam ruangan untuk menyelesaikan tumpukan laporan yang belum beres. “Hanya ada tiga yang masuk. Yaitu Kepala SPPG, staf akuntan, dan ahli gizi,” jelas Hisam.
SPPG yang bermarkas di Jalan Gajah Mada ini berdiri di bawah naungan Yayasan Kartika Nawa Indonesia. Tugas mereka berat: menjadi jembatan penghubung antara BGN pusat dan pihak mitra di lapangan.
Ada 3 sekolah dan 7 Posyandu yang menggantungkan urusan gizi ke mereka. Total sasarannya raksasa: mencapai 1.700 orang.
Lalu, apa saja yang mau diaudit oleh pusat?
Kepala SPPG Jalan Gajah Mada, Alien Widya Muliana, sudah menggelar meja koordinasi intensif dengan yayasan mitra. Dokumen mitigasi disiapkan.
Perempuan yang akrab disapa Alin ini memaparkan jajaran berkas yang harus ditunjukkan ke auditor: laporan harian, laporan mingguan, laporan aktivitas, hingga laporan keuangan.
Nah, ada kabar yang agak sensitif dari pusat. BGN berencana mengevaluasi sekaligus menghapus insentif sebesar Rp6 juta per hari. Angka yang lumayan besar.
Bagaimana respons daerah? Pasrah. Alin emoh melawan arus. Sebagai pelaksana di hilir, dia hanya bisa tegak lurus mengikuti apa pun ketukan palu dari Jakarta.
“Itu sesuai arahan dari atasan kita. Jadi kami di sini hanya sebagai pelaksana saja. Ya sudah kita laksanakan, karena keputusan itu mutlak dari atas,” tutur Alin dengan nada realistis.
Meski bakal diguncang audit besar-besaran dan insentifnya dipotong, manajemen SPPG Blimbing mengaku tidak gemetar. Emoh cemas. Mereka pede karena selama ini proses memasak dan belanja sudah berjalan di atas rel SOP yang ketat.
Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan BGN: apakah penghentian sementara ini murni untuk bersih-bersih administrasi biasa, atau ada formula baru dari pusat yang bakal mengubah total peta pembagian gizi anak-anak di Bumi Arema. (Ra Indrata)




