Birokrasi Batu di Ambang Perombakan Besar, Mengapa Seleksi Terbuka Harus Menunggu Pelantikan Sekda Definitif? Ini Alasan Logisnya

MALANG POST – Pemerintah Kota Batu kini tengah bersiap menghadapi gelombang kekosongan jabatan strategis skala besar, menyusul pensiunnya enam pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) secara berdekatan pada tahun ini. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan pada Kamis (11/6/2026) bahwa untuk mengisi total sembilan kursi kepala dinas yang lowong tersebut, pihak eksekutif harus menahan diri, guna menuntaskan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif terlebih dahulu, sebelum resmi membuka mekanisme seleksi terbuka (open bidding) eselon II.

Mengelola birokrasi itu mirip seperti mengelola tim sepak bola. Ada masanya para pemain bintang yang sudah senior harus gantung sepatu alias pensiun. Kalau yang pensiun cuma satu orang, tidak ada masalah. Tapi kalau yang pamit pergi terjadi secara massal dan berbarengan, pelatih pasti pusing tujuh keliling.

Itulah yang kini sedang terjadi di Balaikota Among Tani, Kota Batu.

Tahun ini, gelombang kekosongan jabatan strategis bakal melanda Pemkot Batu. Tidak main-main. Sedikitnya ada enam pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) eselon II yang dijadwalkan memasuki masa purna tugas. Waktunya berdekatan pula. Keadaan darurat ini memaksa Pemkot untuk menyiapkan skenario perombakan besar-besaran. Bedol desa birokrasi.

Tapi, jangan berharap rotasi atau pengisian kursi panas itu bisa dieksekusi besok pagi. Belum bisa.

Pemkot Batu terpaksa harus mengerem syahwat mutasi. Mereka harus sabar menunggu rampungnya satu urusan krusial: penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Sebelum kursi nomor satu ASN itu terisi pejabat tetap, pintu seleksi terbuka alias open bidding untuk para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipastikan tetap terkunci rapat.

PENSIUN: Jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, beberapa dari mereka akan segera pensiun tahun ini. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, memberikan penjelasan logisnya, Kamis (11/6/2026) hari ini. Bagi Heli, urutan mainnya tidak boleh dibalik. Harus Sekda dulu yang dilantik, baru kepala dinas bisa dilelang.

“Setelah Sekda definitif dilantik, kami langsung bersiap menggelar open bidding,” ujar Heli.

Mari kita data siapa saja para pejabat teras yang tahun ini harus mengemas barang-barangnya dari meja dinas karena faktor usia pensiun:

• Eko Suhartono: Penjabat (Pj) Sekda yang juga merangkap jabatan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Batu.
• Agoes Machmoedi: Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
• Susetya Herawan: Kepala Dinas Perhubungan.
• Santi Restuningsasi: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
• Heru Yulianto: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
• Eny Rachyuningsih: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang posisinya baru saja memasuki masa pensiun.

Itu baru daftar yang pensiun reguler tahun ini. Di luar itu, ternyata sudah ada beberapa kursi penting yang lama melongpong, hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Sebut saja kursi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdanagan (Diskumperindag), serta posisi Sekretaris DPRD Kota Batu.

Mari kita total hitung-hitungannya. Jumlah kursi kepala dinas yang kosong saat ini sudah mencapai sembilan posisi. Angka itu hampir pasti akan membengkak menjadi 10 kursi kosong.

Mengapa? Logikanya sederhana. Siapa pun nanti pejabat eselon II aktif yang terpilih dan dilantik menjadi Sekda definitif, dia otomatis harus meninggalkan kursi kepala dinas lamanya. Maka, muncul lagi satu kekosongan baru di OPD asalnya.

Heli Suyanto menegaskan, penundaan lelang jabatan ini bukan karena males bekerja. Bukan pula karena urusan politik internal. Ini murni demi kepatuhan pada hukum administrasi negara.

Secara aturan ex-officio, jabatan Sekda itu memegang peran sentral yang luar biasa. Dia adalah Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat daerah. Dialah panglimanya. Dialah yang punya otoritas sah untuk menilai kompetensi, melacak rekam jejak, hingga mengeluarkan lembar rekomendasi resmi mengenai siapa saja calon pejabat yang layak naik pangkat menjadi kepala dinas.

Kalau ketuanya saja belum ada atau masih berstatus penjabat sementara, bagaimana mungkin tim penilai bisa bekerja sah di mata hukum? Maka, menyelesaikan urusan Sekda definitif adalah harga mati yang menjadi prioritas utama Pemkot Batu saat ini.

Namun, di balik mendungnya kabar kekosongan ini, ada secercah harapan bagi lapis kedua birokrasi. Ini adalah berkah tersembunyi bagi para pejabat administrator alias eselon III. Para kepala bidang atau sekretaris dinas yang selama ini kinerjanya bagus punya kesempatan emas untuk naik kelas. Mereka yang memenuhi syarat administrasi dipersilakan bertarung memperebutkan posisi strategis lewat jalur lelang terbuka.

Heli menjamin, proses seleksi kali ini akan berjalan bersih. Transparan dan berbasis kompetensi. Pemkot Batu tidak butuh pejabat titipan yang hanya asalkan bapak senang. Batu butuh figur pimpinan OPD yang lincah: mampu bergerak cepat, adaptif, dan punya otak yang kapasitasnya mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang makin kompleks.

“Begitu rekomendasi nama Sekda dari BKN pusat turun, tim panitia seleksi lelang jabatan kepala dinas akan langsung kami bentuk,” pungkas Heli Suyanto dengan nada tegas.

Banyaknya kursi kosong tahun ini menjadikan urusan mutasi ini sebagai agenda paling krusial bagi masa depan Kota Batu. Hasil dari open bidding nanti tidak hanya akan mengubah wajah birokrasi, tapi menjadi taruhan riil bagi mutu pelayanan publik dan cepat-lambatnya program pembangunan dirasakan di dompet masyarakat Batu. Kita tunggu saja, kapan surat dari BKN pusat itu mendarat di meja wali kota. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)