Bantuan Susu Stunting Diperketat Pakai Data DTKS, Kepala Dinkes Batu: Stunting Bukan Cuma Urusan Kemiskinan

MALANG POST – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, secara resmi mengubah total skema intervensi penanganan stunting pada tahun ini, dengan memprioritaskan bantuan fisik berupa susu gratis khusus bagi balita dari keluarga prasejahtera. Kebijakan radikal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, pada Minggu (7/6/2026), guna memastikan anggaran daerah tepat sasaran berbasis data Desil 1 hingga Desil 5 DTKS, sementara anak dari keluarga mampu yang terkena gangguan pertumbuhan dialihkan ke program edukasi pola asuh.

Urusan bagi-bagi bantuan dari negara itu memang sensitif. Sering memicu kecemburuan. Maka, keadilan harus ditegakkan sejak dalam aturan.

Itulah yang kini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu. Mereka mengubah total pola intervensi penanganan stunting. Dirombak habis tahun ini.

Dulu, semua balita yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan berhak dapat bantuan susu gratis. Syaratnya cuma satu: ada rekomendasi dari dokter spesialis anak. Tidak peduli anak siapa. Mau anak orang miskin atau anak orang kaya, semua disamaratakan. Dapat jatah susu dari anggaran daerah.

Tahun ini, aturan main itu tidak berlaku lagi. Pola itu dianggap kurang adil. Kurang tepat sasaran.

Dinas Kesehatan Kota Batu mengambil langkah berani. Bantuan susu kini diprioritaskan hanya untuk keluarga yang kurang mampu. Garis pembatasnya dibuat tegas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, membuka dasarnya. Rujukan utama mereka adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerimanya dikunci: hanya balita berisiko stunting dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5.

Tentu, rekomendasi dokter spesialis anak tetap wajib. Tapi status sosial ekonomi kini jadi penyaring kedua.

“Tahun lalu semua balita yang diperiksa dan diresepkan dokter spesialis kami beri susu. Namun tahun ini, kami fokuskan hanya untuk masyarakat yang memang kurang mampu,” ujar Aditya, kemarin.

Logikanya sederhana. Anggaran daerah itu terbatas. Uang rakyat yang ada di APBD harus dialokasikan untuk menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Yang jangankan beli susu formula khusus, untuk makan sehari-hari saja sudah empot-empotan.

Bagaimana kalau datanya meleset? Kita tahu, urusan data di negeri ini sering kali dinamis.

Aditya rupanya sudah mengantisipasi itu. Dinkes Batu tidak mau kaku. Ruang diskresi tetap dibuka. Jika ada warga yang kondisi riilnya sangat butuh bantuan tapi namanya luput dari DTKS, mereka tetap bisa diakomodasi. Syaratnya, ada laporan dan verifikasi tambahan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.

Lalu, bagaimana dengan anak dari keluarga mampu yang telanjur divonis stunting?

Mereka resmi dicoret dari daftar penerima bantuan fisik. Tidak ada lagi jatah susu gratis dari pemerintah untuk anak orang kaya.

Sebagai gantinya, intervensi dialihkan ke jalur non-fisik. Orang tua mereka akan disuntik pendampingan dan edukasi. Namanya program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Para orang tua kaya ini akan diajari cara memenuhi gizi anak secara mandiri. Materinya komplit: mulai pola pemberian makan yang benar, pemenuhan protein hewani, hingga memilih sumber nutrisi yang seimbang sesuai dompet mereka.

Langkah Dinkes ini sekaligus membuka mata kita semua. Bahwa stunting itu ternyata bukan semata-mata persoalan kemiskinan.

Banyak kasus di lapangan membuktikan: anak orang kaya juga bisa kena stunting. Ini fakta yang ironis, tapi nyata terjadi.

Mengapa bisa begitu?

Aditya menyebut ada tiga dosa besar: pola asuh yang kurang tepat, rendahnya kesadaran orang tua terhadap gizi, dan malas memantau tumbuh kembang anak secara berkala ke layanan kesehatan. Banyak orang tua mampu yang sibuk kerja, lalu menyerahkan urusan makan anak sepenuhnya kepada pengasuh tanpa kontrol gizi yang ketat. Anak akhirnya diberi makan asal kenyang, bukan asal bergizi.

“Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Banyak juga yang berasal dari keluarga mampu karena pola asuh dan pola makan anak yang kurang diperhatikan,” kata Aditya.

Maka, menyuapi anak orang mampu dengan susu gratis dari negara jelas bukan solusi yang mendidik. Yang mereka butuhkan bukan bantuan materi, melainkan perubahan perilaku dan tambahan pengetahuan.

Dengan skema baru yang lebih terukur ini, Dinkes Batu berharap efektivitas penanganan stunting bisa melompat lebih tinggi. Pemulihan balita prasejahtera bisa dikebut lebih cepat.

Evaluasi ketat akan terus bergulir di setiap meja Posyandu dan Puskesmas. Kita tunggu saja, apakah formula baru ini mampu membebaskan Kota Batu dari jerat stunting dengan lebih adil. Kesadaran baru sudah dimulai dari sebotol susu. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)