Bidik Dana Pusat Rp 140 Miliar, Pemkot Batu Siapkan Revolusi Tata Kelola Sampah Berbasis Digital dan TPST Tlekung

MALANG POST – Pemerintah Kota Batu tancap gas, melakukan akselerasi penuntasan masalah sampah secara permanen, dari hulu hingga hilir. Dalam forum Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, memaparkan rencana strategis pembangunan infrastruktur persampahan senilai Rp140 miliar hingga tahun 2029 mendatang.

Proyek ambisius ini mencakup pembangunan 10 unit TPS3R komunal baru, transformasi TPA Tlekung menjadi pusat pengolahan residu modern berkapasitas 50 ton per hari, hingga penguatan ekonomi sirkular melalui optimalisasi rumah kompos di seluruh desa dan kelurahan. Guna mewujudkan kemandirian pengolahan sampah di Kota Wisata Batu.

Heli Suyanto menegaskan, komitmen Pemkot Batu saat ini adalah membenahi total sistem tata kelola sampah, agar tidak lagi menjadi bom waktu di masa depan. Fokus utamanya adalah perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan “Batu Pilah Sampah”, yang didukung oleh regulasi retribusi yang lebih kuat.

“Kami ingin membangun sistem pengelolaan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan lingkungan di masa depan. Melalui LSDP ini, pengolahan sampah akan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan transparan,” ujar Heli Suyanto kepada Malang Post, Senin (11/5/2026).

Desentralisasi Pengolahan dan Bangun 10 TPS3R Baru

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Fachroni Kurniawan, menjelaskan, strategi utama dalam rencana induk ini adalah desentralisasi. Artinya, sampah organik dan anorganik harus tuntas di tingkat desa atau kelurahan, sementara TPST Tlekung hanya akan menerima sampah kategori residu.

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

“Kami memproyeksikan pembangunan 10 unit TPS3R komunal baru dengan kapasitas masing-masing 10 ton per hari. Wilayah yang menjadi prioritas adalah Bulukerto, Bumiaji, dan Ngaglik yang saat ini masih membutuhkan sistem pengolahan mandiri di tingkat dusun,” jelas Dian.

Dengan anggaran jumbo dari program LSDP tersebut, Pemkot Batu juga akan menyempurnakan fasilitas pengolahan residu seperti pampers dan pembalut secara terpusat. Hal ini diharapkan mampu menghentikan praktik pembakaran sampah ilegal di tingkat rumah tangga yang selama ini merusak kualitas udara.

Menghidupkan Ekonomi Sirkular dan PSEL

Tak hanya bicara soal pembuangan, Pemkot Batu mulai melirik potensi ekonomi di balik tumpukan sampah. Saat ini, dari 16 rumah kompos yang ada, 14 di antaranya sudah aktif beroperasi. DLH kini tengah berburu mitra atau off-taker resmi yang mampu menyerap hasil kompos dalam skala besar.

“Tujuannya agar pengolahan sampah ini menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Sampah bukan lagi beban, tapi menjadi komoditas melalui sistem ekonomi sirkular,” tambah Dian.

Data DLH mencatat volume sampah di Kota Batu saat ini mencapai 125 ton per hari. Jika program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) nantinya terealisasi, Pemkot Batu menargetkan mampu menyuplai sampah residu hingga 60–70 ton per hari ke fasilitas tersebut.

Guna mendukung mobilitas ini, penambahan armada seperti dump truck juga masuk dalam skema pengadaan jangka panjang. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)