RUMAH RAKYAT: Bupati dan Wakil Bupati Malang, saat hadir di ruang sidang DPRD Kabupaten Malang. Bupati menyebut di wilayahnya masih aman dari kasus korupsi. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (10/4/2026) lalu, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Itu adalah OTT kedua, setelah di awal 2026, Wali Kota Madiun, Maidi, juga ditangkap KPK dalam kasus gratifikasi proyek dan CSR.
Akibat adanya OTT tersebut, membuat situasi di Kota/Kabupaten Malang menjadi mencekam.
Terlebih, saat Sabtu (11/4/2026) kemarin lembaga antirasuah itu menggelar konferensi pers atas kasus OTT Bupati Tulungagung tersebut, muncul isu nama Jember dan Malang ikut disinggung dalam konteks potensi praktik korupsi di daerah sekitar Tulungagung.
Isu tersebut muncul dari pertanyaan jurnalis yang menyinggung adanya indikasi kasus korupsi di wilayah sekitar Tulungagung.
Bahkan, isu tersebut terus menggelinding jadi bola salju. Kini muncul dugaan, ada anak kepala daerah yang mengatur semua proyek.
Disebutkan, kepala daerah di sekitar Tulungagung lebih sakti dan lebih jago terkait korupsi. Selain itu, juga ada keterlibatan pihak lain yang disebut sebagai makelar kasus.
Dikesempatan itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK akan melakukan pengawasan ketat hingga penindakan di wilayah sekitar Tulungagung jika ditemukan bukti pelanggaran.
“Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan daerah-daerah di sekitar Tulungagung bisa berbenah,” katanya, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal resmi YouTube KPK RI.
Untuk itu, lanjut Asep, dengan momentum OTT ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain agar menjalankan tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Serta menjaga integritas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran yang tengah berjalan tahun ini.
“Kebijakan itu tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap rupiah dalam anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dikorupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep menyebut, KPK memastikan akan terus memantau perkembangan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang disebut dalam konferensi pers, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami terus melakukan pemantauan di berbagai daerah di sekitar Tulungagung,” tukasnya.
Meski tidak secara spesifik menyebut nama Kabupaten Malang dalam konferensi pers, Bupati Malang HM Sanusi memberikan tanggapannya terkait OTT Bupati Tulungagung.
”Itu urusannya daerah lain, In Sya Allah untuk Kabupaten Malang aman,” tegas Sanusi, saat dikonfirmasi awak media.
Meski demikian, saat melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang, Senin (13/4/2026) kemarin, Bupati Malang sempat memberikan pesan khusus kepada para Camat yang baru dilantik, agar menjaga integritas dan fokus pada pelayanan publik. Salah satu yang disorot adalah imbauan untuk menghindari aktivitas yang berpotensi melanggar pakta integritas.
Menurut Sanusi, imbauan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk pengingat agar para pejabat wilayah mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Serta bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Saat disinggung apakah imbauan tersebut berkaitan dengan OTT di Tulungagung, Sanusi menegaskan hal itu sebatas langkah preventif. “Itu hanya imbauan saja. Agar tidak melanggar pakta integritas. Harus memberikan contoh terbaik,” jelasnya. (Ra Indrata)
