DARI KABUPATEN: Menteri Sosial, didampingi Bupati dan Wali Kota Malang, saat meninjau SRMA 22 di Kota Malang. Di sekolah rakyat setingkat SMA itu, terdapat 18 anak dari Kabupaten Malang. (Foto: Prokopim Sekda. Kab. Malang)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah yang memiliki 33 kecamatan tersebut.
Apalagi kawasan yang saat ini dipimpin Bupati HM Sanusi, menjadi salah satu dari 108 kabupaten di Indonesia, yang masuk dalam usulan pembangunan sekolah rakyat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki mengungkapkan, SR di Kabupaten Malang yang akan datang, terdapat rintisan 1A, rintisan 1B dan rintisan 1C.
Karenanya untuk sementara ini, anak-anak usia sekolah dari wilayah Kabupaten Malang, yang belajar pada sekolah rakyat, masih ‘dititipkan’ ke sekolah rakyat yang ada di Kota Malang dan Kota Batu.
“Saat ini di SRMA 22 ada 18 anak dari Kabupaten Malang. Di Kota Batu, di SRMP 14 ada 78 anak dari Kabupaten Malang,” jelas Pantja, saat mendampingi Menteri Sosial, kemarin.
Di wilayah Malang Raya ini, tambahnya, baru di Kota Malang yang memilih rintisan. Yakni di Poltekom Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang.
“SRMA 22 ini milik provinsi, Batu juga milik provinsi, termasuk di Singosari juga milik provinsi,” ujarnya mengutip dari Peweimalang.com.
Meskipun SR tersebut berada dalam kewengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan penetapan siswanya melalui SK Gubernur, namun Pantja menyebutkan, Pemkab Malang bertanggung jawab atas anak didik asal daerahnya.
“Walaupun begitu, Kami tetap bertanggung jawab terhadap anak didik yang kami titipkan kepada sekolah rakyat tersebut. Baik di 1A, 1B maupun nanti di 1C,” tegasnya.
Nantinya untuk SR yang akan dibangun di Singosari, Pantja menyebut, untuk rintisan 1C yang akan diisi sekitar 100 anak dari Kabupaten Malang.
Selain itu juga, tambahnya, seusai usulan Bupati Malang, pihaknya akan membangun SR di Srigonco, Bantur. Yang akan menampung seribu siswa dari wilayah Kabupaten Malang.
“Nantinya ada 36 rombongan belajar (rombel). Terdiri dari 18 rombel SD, 9 rombel SMP dan 9 rombel SMA,” tegasnya.
Menurut Pantja, Pemkab Malang hanya mensupport yang berkaitan dengan penyediaan dan pembangunan SR permanen.
“Sekarang masih proses, detail engineering sudah jadi, data pendukungnya sudah ada, tinggal kementerian yang akan melelang,” jelasnya.
Awalnya, lahan SR di Bantur seluas 9,7 hektar. Setelah melakukan peta topografi lewat sounding boring investigasi tanah, disebut hanya 5,7 hektar yang memungkinkan di bangun sekolah rakkyat. Penyebabnya, karena tanahnya berkontur.
Mengenai pembangunan SR di Bantur, Pantja menyebutkan, Kabupaten Malang masuk dalam usulan 108 Kabupaten Kota yang sudah ditetapkan. Posisinya saat ini berada di urutan ke-45.
Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, juga menyebutkan, Kabupaten Malang termasuk dalam salah satu dari 26 titik rintisan sekolah rakyat (SR). Jumlah itu, yang terbanyak di seluruh Indonesia.
Pendirian rintisan SR di Kabupaten Malang, akan bertempat di Singosari. Meski untuk saat ini, gedungnya masih bersifat sementara. Baru pada tahun 2026 akan dipermanenkan.
“Kalau Kabupaten Malang akan dibangunkan di Singosari, gedungnya masih sementara akan dipermanenkan tahun depan,” kata Gus Ipul sapaan akrab Menteri Sosial, yang saat itu juga didampingi Bupati Malang, HM Sanusi.
Di sisi yang lain, Gus Ipul juga menekankan pentingnya aspek kesehatan siswa, untuk menunjang proses belajar mengajar. Serta menyebutkan program talent DNA sebagai alat untuk memetakan potensi siswa.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menyampaikan keyakinannya, kerja sama antara Kementerian Sosial, kementerian lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota, dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. (*/Ra Indrata)




