MALANG POST – Di tengah program efisiensi yang dilakukan pemerintah, ternyata tidak berlaku untuk kalangan pendidikan. Paling tidak, jika itu merujuk pada rencana SMP Negeri 2 Kota Malang, yang akan menggelar wisuda di salah satu hotel berbintang.
Untuk tujuan tersebut, setiap wali murid dibebani biaya wisuda senilai Rp750 ribu. Yang salah satu peruntukkannya guna menyewa hotel.
Sontak rencana tersebut langsung mematik reaksi wali murid. Mereka mempertanyakan adanya tarikan Rp750 ribu kepada sekitar 300 wali murid kelas IX, yang akan mengikuti wisuda.
“Informasi yang beredar di WAG wali murid SMPN 2 Kota Malang, kebutuhan untuk wisuda itu sekitar Rp76 juta. Semuanya dibebankan kepada wali murid, dengan masing-masing diminta membayar biaya purnawiyata sebesar Rp750 ribu,” ujar salah satu wali murid, NN, Selasa (6/5/2025).
Bahkan dalam WAG tersebut, juga diminta semua wali murid untuk menyetorkan dana itu paling lambat awal Mei 2025. Alasannya, dana yang dipakai untuk pembayaran down payment (DP) dan lain-lain masih kurang.
“Untuk pembayaran point-point yang dikeluarkan panitia, salah satunya untuk kebutuhan tali asih ke sekolah dan banyak lagi lainnya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di WAG wali murid 9F, untuk biaya Purnawiyata sebesar Rp750 ribu itu, bakal digunakan untuk kalender, foto ijazah, map ijazah, album kenangan, foto 10R, gordon, penulisan ijazah, istigosah, tali asih sekolah dan biaya hotel.
Pihak sekolah sendiri, ketika dikonfirmasi membenarkan jika SMPN 2 Kota Malang, akan melaksanakan Purnawiyata di salah satu hotel.
Melalui Waka Humas SMPN 2 Kota Malang, Putri Laras Krisnawati, disampaikan jika setiap wali murid dibebani Rp750 ribu. Namun semua itu yang mengurus adalah Komite Sekolah.
“Tapi yang gak mampu, tidak sebesar itu. Bisa menyesuaikan kemampuannya. Bahkan jika hanya bayar Rp50 ribu, tidak apa-apa,” katanya mewakili Plt Kepala SMPN 2 Kota Malang, Ida Wahyuni, yang saat itu tidak mau menemui wartawan.
Ditegaskan Putri, untuk biaya tersebut, Komite Sekolah sifatnya tidak memaksa. Tetapi semua kebutuhan untuk kepentingan Purnawiyata maupun wisuda, dilakukan oleh Komite sekolah. Pihak sekolah mengaku tidak ikut cawe-cawe.
Sayangnya Ketua Komite SMPN 2 Kota Malang, Sri Wilujeng, tidak juga muncul setelah ditunggu hingga satu jam lebih di SMPN 2 Malang. Padahal sebelumnya, Ketua Komite Sekolah itu berjanji akan datang.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang, Suwarjana, segera memberikan teguran kepada Kepala SMPN 2 Kota Malang, termasuk Komite Sekolah.
“Kami telah menyampaikan, jangan sampai (Purnawiyata atau wisuda) memberatkan orang tua atau wali murid.”
“Kami juga melarang pihak sekolah, untuk cawe-cawe dalam kegiatan apapun di sekolah. Biar semuanya ditangani Komite Sekolah bersama paguyuban,” jelas Suwarjana.
Pihaknya juga mengimbau kepada wali murid yang tidak mampu, hendaknya menyampaikan ke panitia acara. Agar putra-putrinya tetap bisa mengikuti kegiatan, dengan tanpa harus membayar sesuai ketentuan.
“Meski hal itu tetap saja tidak baik. Sekiranya ada satu atau dua orang maupun lebih, jika tidak setuju, Purnawiyata di hotel bisa ditiadakan. Asalkan jelas dan tersampaikan. Kasihan wali murid yang sepakat dan menyetujuinya.”
“Kami tidak akan uneg-uneg setiap wali murid. Mereka setuju atau tidak.”
“Kami sifatnya terbuka. Jangan ada yang ditutupi dan dirahasiakan. Setiap acara, terpenting tidak sampai memberatkan wali murid,” tandas Suwarjana. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
Uang utk outing class saja tidak transparan kok, bu Ajeng dimintain report setelah kegiatan aja revisinya bnyk bngt. Sisa uang tdk jelas kemana. Sekarang malah wisuda dia lagi yg pegang. Haduh pusing
ga ada itu pernyataan “Tapi yang gak mampu, tidak sebesar itu. Bisa menyesuaikan kemampuannya.”