Anggota F-PKB DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Jelang pencoblosan pada Pilkada Serentak 2024, seruan untuk menolak praktek politik uang terus digaungkan. Mulai dari lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda.
Gerakan ini didasari oleh kesadaran akan dampak negatif politik uang, yang tidak hanya melemahkan kualitas pemimpin yang terpilih. Tapi juga menciptakan budaya korupsi dalam pemerintahan.
Hal yang sama juga dilakukan Anggota F-PKB DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin. Menurutnya, praktek politik uang dapat merusak demokrasi yang selama ini telah dibangun.
Karena itu, diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk tegas menolak praktek politik uang. Utamanya dalam gelaran Pilkada serentak kali ini.
“Kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada. Termasuk kemungkinan adanya ‘serangan fajar’ politik uang yang dilakukan timses pasangan calon,” ujar pria yang juga menjabat sebagai bendahara Ansor Kota Malang ini.
“Terlebih saat ini DPC PKB Kota Malang, juga telah membentuk Satgas Anti Politik Uang di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang,” imbuhnya.
Meski demikian, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini tetap optimis, pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada 2024, akan bisa menang tanpa menggunakan politik uang.
“Kami yakin, pasangan calon tetap bisa menang di Pilkada Kota Malang, meskipun tanpa melakukan politik uang,” tegas legislator peraih suara terbanyak Pileg DPRD Kota Malang 2024 ini.
Ia menilai, masyarakat Kota Malang sudah cerdas dalam memilih pemimpin yang terbaik tanpa tergiur iming – iming uang atau sembako. Ini didasari oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga marwah Kota Malang tercinta. (*/Ra Indrata)
