![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-11.43.14.jpeg)
EVALUASI: Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat memimpin rapat evaluasi bersama seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Malang Post – Realisasi serapan anggaran belanja daerah Kota Batu sepanjang tahun 2023 cukup melegakan. Jika diambil rata-rata dari 30 SKPD Pemkot Batu, jumlah serapannya mencapai 85,68 persen. Jumlah rata-rata tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2 persen dari tahun 2022 lalu.
Meski jumlah serapan sudah tembus 85,68 persen. Namun ada lima SKPD Pemkot Batu yang jumlah serapannya tak sampai 80 persen. Lima SKPD dengan serapan rendah itu diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Diskoperindag dan Dinas Perhubungan.
Dinas Tenaga Kerja jadi SKPD Pemkot Batu dengan serapan paling rendah. Dari pagu anggaran Rp11,8 miliar, realisasinya hanya Rp7,1 miliar atau 60,57 persen. Kemudian disusul Sekretariat DPRD, dari pagu anggaran Rp59,2 miliar terealisasi Rp44,3 miliar atau 74,88 persen. Lalu Dinas Sosial dari pagu anggaran Rp27,1 miliar terealisasi Rp16,9 miliar atau 78,09 persen.
Sementara itu, untuk Diskoperindag dari pagu anggaran Rp21,6 miliar hanya terealisasi Rp16,9 miliar atau 77,09 persen. Sedangkan Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp27,1 miliar hanya terealisasi Rp21,6 persen atau 79,62 persen.
Sedangkan untuk SKPD dengan realisasi serapan tertinggi, diantaranya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, dari pagu anggaran Rp22,2 miliar terealisasi Rp21,2 miliar atau 95,45 persen. Lalu Dispendukcapil, dari pagu anggaran Rp9,7 miliar terealisasi Rp9,4 miliar atau 96,37 persen.
Lebih lanjut untuk SKPD dengan jumlah anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp255 miliar serapannya mencapai Rp222 miliar atau 87,87 persen. Lalu Dinas Kesehatan dari pagu anggaran Rp133 miliar, serapannya mencapai Rp115 miliar atau 86,45 persen.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja SKPD Pemkot Batu, pada tahun 2024 ini pihaknya akan menggelar evaluasi setiap tiga bulan sekali. Sehingga permasalahan yang dialami setiap SKPD dapat segera teratasi.
“Saya berharap ada perubahan dan peningkatan pola kinerja Kepala OPD. Sehingga kinerja realisasi APBD meningkat. Saya melihat cara bekerjanya masih terlalu rutin. Masih ada OPD dengan realisasi dibawah 80 persen. Tahun depan kami akan evaluasi kinerja APBD dan realisasi setiap OPD 3 bulan sekali sesuai ketentuan,” tutur Pj Aries.
Menurutnya, evaluasi setiap tiga bulan sekali perlu dilakukan. Ini sebagai upaya mengantisipasi program kerja yang belum tercapai agar bisa terealisasi. Evaluasi tentang program dan kinerja menjadi aspek krusial yang perlu dikoreksi secara internal. Mulai kepemimpinan, manajemen administrasi, maupun komunikasi.
Disisi lain, untuk SKPD dengan realisasi terendah, akan mengikuti sesi asistensi. Dilakukan oleh tenaga ahli Walikota. Review dan asisten dengan tenaga ahli, diharapkan dapat mengetahui sejak awal kendala dan permasalahan yang dialami SKPD. Hingga jadi penghambat program kerjanya.
Melalui cara itu, bertujuan agar setiap SKPD dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan sumber-sumber keuangan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan memperkuat anggaran berbasis kinerja.
“ASN di Pemkot Batu ini hebat-hebat, tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kurang. Perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional evaluasi di setiap OPD,” kata Aries.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menilai, rendahnya serapan di sejumlah SKPD Pemkot Batu karena kurangnya semangat dari jajaran SKPD terkait. Jajaran SKPD tersebut, tidak melakukan jemput bola.
“Maka dari itu, tahun 2024 harus lebih semangat. Tahun baru semangat baru. Paling tidak komunikasi ditingkatkan, karena selam ini kesannya jalan sendiri-sendiri. Contohnya seperti, pokok ini tugasku lalu tidak mau membantu yang lain,” ujarnya.
Asmadi juga meminta, program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 ini. Serapan anggaran dan realisasinya tepat sasaran 100 persen.
“Kami sudah sering rapat antara SKPD dengan komisi terkait. Tapi mereka selalu beralasan klasik. Maka dari itu, tahun 2024 kami berharap ada perubahan. Terlebih saat ini Kota Batu dipimpin oleh seorang Pj, yang berasal dari birokrasi murni, sehingga lebih mengerti dan lebih cepat. Beda lagi kalau dipimpin Walikota dari partai, akan sedikit berbeda karena mungkin perlu belajar,” tutupnya. (Ananto Wibowo)