Malang Post – Pelayanan publik satuan kerja perangkat daerah Pemkab Malang, diharapkan semakin baik. Karena kini bakal terawasi real time. Ini menyusul dilakukannya penerapan aplikasi SuKMa-e Pemprov Jawa Timur oleh Pemkab Malang.
Inisiatif tersebut diawali dengan penandatangan komitmen Replikasi SuKMa-e Jawa Timur. Antara Pemkab Malang dengan Pemprov Jatim, yang dilakukan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (21/2/2023).
“SuKMa-e ini adalah aplikasi sederhana, yang bisa diakses cukup menggunakan ponsel (androidnya). Kemudian nanti muncul beberapa pertanyaan, untuk memberi penilaian terkait pelayanan publik di Kabupaten Malang,” jelas Kepala Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur, Ramliyanto, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (21/2) siang.
Dikatakan, cara kerja pemanfaatan SuKMa-e ini dengan memindai terlebih dahulu QR Code sistem aplikasi tersebut. Aplikasi ini nantinya terhubung dengan sistem pelayanan semua unit kerja pemerintahan, mulai Kantor Kecamatan hingga OPD yang ada.
“Jadi, masyarakat bisa langsung scan (memindai) QR Codenya, lalu memberi penilaian respon pelayanan publik yang baru saja didapatkan. Dan, Pak Bupati bisa memantau secara real-time hari ini seperti apa kinerja pelayanan publik jajarannya,” beber mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ini.
Penerapan SuKMa-e ini menurutnya sudah hampir merata di semua pemerintahan daerah di Jatim. Dan, Kabupaten Malang sendiri menurutnya merupakan daerah yang ke-20 melakukan sinkronisasi penerapan aplikasi sistem kinerja tersebut.
Ramliyanto menegaskan, para operator sistem aplikasi di unit kerja pemerintah daerah harus dilatih penggunaannya. Mereka kemudian harus mensosialisasikan, serta meminta masyarakat memberikan responnya sebelum meninggalkan tempat usai pelayanan publik yang dibutuhkan.
Menurutnya, aplikasi SuKMa-e ini lebih menyerupai survei kepuasan masyarakat secara sederhana atas pelayanan publik yang didapatkan. Meski demikian, lanjutnya, survei kepuasan melalui aplikasi ini juga dilengkapi isian pengaduan yang bisa diisi secara langsung masyarakat, jika pelayanannya kurang baik.
Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menegaskan, dengan aplikasi SuKMa-e ini akan memudahkannya melakukan pengawasan kinerja ASN di bawahnya. “Dengan survei kepuasan masyarakat elektronik ini, semua pihak bisa memonitor kinerja ASN pelayanan publik. Tujuannya, pelayanan harus bisa memuaskan. Jadi, nanti akan bisa diketahui (unit kerja) dinas mana yang sudah memberikan pelayanan publik dengan baik atau sebaliknya,” tandas Sanusi.
Bupati tidak memungkiri, masih ada pelayanan publik yang kinerjanya perlu ditingkatkan. Termasuk juga, yang kerap mendapatkan pengaduan masyarakat. “Pelayanan publik yang belum baik, untuk evaluasi (perbaikan) kinerja berikutnya. Tunggu saja, di 2023 ini semua (pengaduan pelayanan publik) akan kami selesaikan,” tegas Sanusi.
Bupati yang diusung PDIP ini juga menyebutkan, telah mendapatkan hasil survei pengukuran kinerja yang bagus dari berbagai pihak. Diantaranya, dari Teropong Kompas dan MCP (Monitoring Capaian Kinerja) program supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh KPK RI.
Unit kerja OPD yang sudah mendapatkan penilaian bagus MCP, kata Sanusi, diantaranya terkait pelayanan perizinan di Dinas PM-PTSP dan pemanfaatan Dana Desa (DPMD), di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keduanya mendapatkan penilaian 100 dari penilaian MCP.
“Jadi, yang sudah mendapatkan penilaian terbaik dari MCP itu Dinas Perizinan (PTSP) dan DPMD. Semua nilainya 100,” terangnya. “Ya, harapanya semua kinerja pelayanan publik (sangat baik) OPD tercapai, dan pemerintah bisa mewujudkan bangga melayani semua,” demikian Abah Sanusi. (Choirul Amin – Ra Indrata)
