Malang Post – Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), memberikan nilai manfaat kesejahteraan. Termasuk kesehatan masyarakat. Yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT.
Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 dan Surat Kemendagri Nomor 906/2114/SJ. Dikuatkan lagi sesuai UU nomor 39/2022.
Termaktub ada lima program, Permenkeu 222/PMK.07/2017, dukungan kesehatan minimal lima puluh persen. Khususnya dibidang kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami berharap ada dukungan kualitas dan kuantitas pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Tentunya ini salah satu poin pentingnya dan lainnya meliputi pembayaran iuran kesehatannya,” ungkap Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, saat menyampaikan sosialisasi DBHCHT, Selasa (25/10/2022).
Di luar itu, Sutiaji menegaskan, penguatan bersama berkaitan DBHCHT, goalnya bisa memitigasi sakit di masyarakat. Mengingat, tingkat kesehatan warga Indonesia masih lemah dan rentan gampang sakit.
“Namun begitu, Pemkot sendiri juga telah menguatkan kesehatan warganya melalui Universal Healt Coverage (UHC). Pertahun dana dari APBD Kota Malang, sebesar Rp250 juta hingga Rp300 juta. Sehingga jaminan kesehatannya telah terjamin. Sekaligus bisa mengakses pelayanan kesehatan secara adil,” tegas dia.
Menurutnya, ketika telah terjadi penguatan kesehatan secara utuh dan menyeluruh. Pemanfaatan DBHCHT tidak terkuras besar dari sisi penguatan kesehatan.
Juga bisa dimanfaatkan ke bentuk lainnya. Semisal program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial. Juga untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Sedang DBHCHT sebesar Rp36 miliar pada 2022 ini, pemanfaatan dananya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 dan Surat Kemendagri Nomor 906/2114/SJ.
“Termasuk diperuntukkan tiga opsi. Pertama dibidang kesehatan sebesar 40 persen. Kedua bidang penegakan hukum sebesar 10 persan. Terakhir, bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen,” paparnya.
Berikutnya, sambung Sutiaji, APBD 2023 sebesar Rp2,3 triliun, nilai pemanfaatan DBHCHT masih belum tersebutkan. Karena sifatnya masih dalam angan-angan.
“Untuk di 2022 ini, yang 50 persen diperuntukkan program sosialisasi dan bantuan sosial. Satu misal, saat ini ada Tragedi Kanjuruhan. Para korbannya bisa dibantu dari DBHCHT tersebut. Terpenting, pemanfaatan DBHCHT 2022 betul-betul dioptimalkan dan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.
Hal senada, disampaikan Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Terkait kewenangan DBHCHT saat ini dikoordinir oleh Satpol PP, kegiatan sosialisasi melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berprofesi pebisnis.
“Kami undang sekitar 150 orang dalam putaran ketiga giat sosialisasi, di wilayah Klojen. Melibatkan tokoh masyarakat seperti LPMK, RW dan lainnya. Termasuk unsur pengusaha rokok yakni Gaperoma. Peran sertanya dianggap penting, khususnya tentang cukai rokok,” tambah Heru.
Tujuan dari sosialiasi sendiri, lanjut Heru, agar masyarakat bisa memahami soal rokok yang legal dan bercukai resmi. Bisa membedakan dengan rokok ilegal atau bercukai palsu.
Sebab, rokok ilegal dan bercukai palsu. Bisa mengakibatkan mengganggu kesehatan dan mengganggu pendapatan negara. Untuk itu, Satpol PP bersama bea cukai dalam menertibkan sekaligus penindakan.
“Kami bertekad mengendalikan dengan pengawasan ketat. Bertujuan mencegah adanya kesehatan akibat rokok ilegal, dari sisi isi campuran di dalam rokok. Yakni kadar Tar-nya, sebab rokok resmi diuji lab terlebih dahulu. Sekaligus mengantisipasi nilai kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah,” ungkap Heru.
Heru menyebutkan, pantauan di Kota Malang ada 19 titik lokasi yang disasar di warung di pasar tradisional. Ada yang sudah tertangangi dan ada masih belum. Dan pengawasan terus diintensifkan di beberapa titik yang dipantau.
“Jika rekan-rekan media ingin bergabung nanti akan dikabari lebih lanjut. Kita tidak sendirian, dan pasti melibatkan pihak bea cukai. Yang berhak melakukan penindakan,” cetusnya. (Iwan – Ra Indrata)
