Malang Post – Ratusan Kepala Madrasah menuntut pemenuhan hak BOSDA, Senin (31/1/2022). Sikap ini didukung penuh LP Ma’arif NU Kabupaten Malang.
“Di Kabupaten Malang BOSDA yang pernah dicairkan 3 bulan untuk madrasah. Ternyata tahun 2020 dan 2021 sudah tidak cair. Alasannya madrasah berada pada kewenangan kementrian agama. Sementara Pemkab Malang tidak punya payung hukum untuk mengalokasikan Boskab padahal daerah lain seperti Kota Malang, Kota Batu, dan Lumajang sudah lama mengalokasikan Boskab untuk madrasah,” tegas Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Malang, M Taufik.
Banyak kebijkan pendidikan baik level nasional maupun daerah yang dirasa tidak adil. Maka, 130 kepala madrasah di Kabupaten Malang berkumpul di kantor PC LP Maarif NU Kabupaten Malang, Senin (31/1/2022). Mereka membahas persoalan keadilan kebijakan pendidikan yang dirasa perlu diperjuangkan.
Ratusan perwakilan madrasah tersebut membahas tentang nasib BOSDA bagi Madrasah di Kabupaten Malang. Taufik mengatakan, pihaknya memfasilitasi permintaan Madrasah agar membahas tentang keberlangsungan BOSDA atau Bantuan Operasional Daerah bagi Madrasah.
Ia menilai ada ketidakadilan. Pada saat Pandemi seperti sekarang ini, Madrasah juga mengalami kesulitan. Tahun kemarin non Madrasah dapat BOSDA.
Dikatakannya Madrasah pernah dapat (BOSDA), hanya empat bulan sebelum pemilihan Bupati (Tahun 2020). Setelah pemilihan Bupati tidak ada. Padahal BOSDA selalu didengungkan oleh Bupati Malang Abah Sanusi ketika kampanye pemilihan beberapa waktu lalu saat bertemu dengan elemen Madrasah.
Diungkapkannya, pihaknya dulu dijanjikan dalam kampanye-kampanye. dan merupakan bagian alat kampanye. Itu merupakan janji politik Bupati di banyak tempat sesuai kesaksian dari teman-teman. Ironisnya setelah terpilih tidak ada lagi.
Dia menyebutkan banyak Madrasah yang menjadi naungan dari LP Ma’arif NU Kabupaten Malang yaitu 640 Madrasah mulai dari setingkat SD, SMP ’11hingga SMA.
Maka dari itu, pihaknya membahas mengenai masalah itu. Karena ini merupakan permintaan dari Madrasah yang berada di lingkungan LP Ma’arif NU Kabupaten Malang.
Hasil dari pertemuan yang difasilitasi LP Ma’arif NU Kabupaten Malang ini kata dia, nantinya akan menentukan langkah selanjutnya terkait dengan BOSDA Madrasah salah satunya membuka peluang hearing dengan semua pihak termasuk dewan. (yon/yan)




