Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Silaturahmi DPP PARI, Kritisi RUU KUHP

Persatuan Advokat Republik Indonesia usai silaturahmi Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang. (istimewa)

Malang Post — Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Republik Indonesia (DPP PARI) menggelar silaturahmi antar advokat, Rabu (20/10/2021). Bertempat di RM Javanine, Jl Pahlawan Trip No.5, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang.

Tak sekedar silaturahmi dan temu kangen. Para advokat ini, juga mengkritisi pasal-pasal dalam RUU KUHP. Agenda ini bertujuan menyatukan pandangan setiap advokat perihal pembahasan sebelumnya. Terkait pasal 281 huruf b dan pasal 282 huruf b dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Baca Juga ----------------------------

Lantaran dinilai mendiskriminasi profesi advokat dalam mengawal tegaknya hukum. Sangat bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seperti yang disampaikan Lutfi Qomaruzzaman SH MH, Sekjen DPP Persatuan Advokat Republik Indonesia (PARI).

“Khususnya pasal 5 berbunyi, advokat sebagai profesi penegak hukum yang punya kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain, baik Polri, kejaksaan, maupun kekuasaan kehakiman, hanya saja tugas dan kewenangannya yang berbeda. Kemudian, sangat bertentangan dengan pasal 16, bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya baik di luar atau di dalam persidangan, tidak bisa dituntut pidana dan perdata,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dalam pasal 28, Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri. Artinya dalam mengawal tegaknya hukum tidak boleh diintervensi atau dicampuri oleh penegak hukum maupun eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Menanggapi pasal 281 huruf b RUU KUHP yang berbunyi, bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam persidangan. Menurut saya, pasal 281 huruf b ini, hanya sebatas norma kesopanan dan kalimatnya tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana,” imbuhnya.

Ia juga mengutip pasal 282 huruf b yang berbunyi: mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara dengan atau tanpa imbalan. Kalimat ini, belum ada unsur perbuatan pidana, namun seakan-akan profesi advokat sudah menjadi tertuduh. Padahal, RUU KUHP itu, pidana umum yang diawali kalimat barang siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana.

“Menurut saya, ini pasal yang menjatuhkan martabat advokat sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum. Dan, kurang menghormati advokat yang mempunyai predikat officium nobile, dan pasal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur tentang proses penegakan hukum. Baik mengatur kewenangan, penyidik, jaksa penuntut umum, advokat sebagai penasehat hukum dan kekuasaan kehakiman dalam mengadili,” jelasnya.

Luthfi kembali menegaskan. Kekuasaan kehakiman sudah diatur di konstitusi. Pasal 24 UUD 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kemudian hakim dalam mengadili juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, baik Perma (Peraturan MA) dan Sema (Surat Edaran MA). Sehingga, pasal 281 huruf b tidak ada ancaman hukuman, sebatas norma kesopanan.

“Semoga untuk pasal 282 huruf b RUU KUHP dicabut dan direvisi seperti usulan kami. Karena kalimat dalam pasal harus tersusun rapi dan unsur-unsur perbuatan pidananya jelas termuat secara normatif”, tegasnya

Yakni, barang siapa dengan sengaja mempengaruhi proses persidangan, dengan cara memberikan uang atau sesuatu barang, baik bergerak atau yang tidak bergerak, yang bertujuan untuk mempengaruhi proses hukum atau putusan atau untuk meringankan atau membebaskan dari segala tuntutan dan atau hukuman, baik secara langsung atau tidak langsung baik sendiri sendiri atau bersama-sama atau melalui perantaranya, diancam dengan pidana suap paling sedikit 5 tahun penjara.

“Ayat 1, jika si penerima suap berupa uang atau barang, baik benda bergerak atau tidak bergerak karena dalam jabatannya, maka diancam dengan pidana khusus, dengan pemberatan,” pungkasnya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Nasional

Malang Post – Tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Hal ini dipandang oleh para pengamat dan eksekutif menjadi kesempatan...

headline

Malang Post –  Erupsi Gunung Semeru, membawa imbas hujan abu yang terjadi di dua kecamatan yaitu Ampelgading dan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Warga diimbau tetap...

News

Malang Post – Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengukuhkan pengurus tingkat kecamatan di gedung DPRD, Sabtu (4/12). Pengukuhan ini sekaligus terangkai dalam sarasehan bersama...

News

Malang Post – Seorang pria bernama Supardi, 69, warga Jalan JA Suprapto Dalam, Kelurahan Klojen Kota Malang, meninggal tenggelam di sungai Brantas. Petugas menemukan...

Pendidikan

Malang Post — Kerja sama demi kerja sama terus dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kali ini, Kampus Putih mulai menjalin Kerjasama dengan Universidade Regional...

News

Malang Post – Kos-kosan di Jl Mondoroko Gang 1, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mendadak gempar, Kamis malam. Dari salah satu kamar kos...

Dahlan Iskan

DARI luar kelihatan tenang-tenang saja. Di dalamnya terasa sangat bergemuruh: kapan Muktamar ke-34 NU. Harusnya tahun 2020 lalu. Tapi ada Covid-19. Baca Juga ----------------------------...

News

Malang Post — Seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, Jumat (3/12/2021) siang, ditemukan tidak bernyawa di lantai 3 kamar kosan seputar Sukun. Lehernya terbelit kain di...