![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2021/01/wahyu.png)
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.
Malang – Sekitar 100 desa lebih, di Kabupaten Malang melakukan proses pencairan dana desa (DD) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Digunakan untuk operasional PPKM Mikro II.
Belum tuntasnya pencairan tersebut dikarenakan perubahan pada APBDes. Itu menyebabkan proses sedikit terhambat. Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat memprediksi, proses tersebut selesai minggu depan.
Saat ini ada 84 desa yang DD nya sudah cair sebesar 30 persen. Sedangkan sisanya diproses di KPPN.
“Dana Desanya sudah cair untuk 84 desa. Artinya sudah mencapai 30 persen. Sisanya yang belum cair masih di proses di kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang dengan menggunakan sistem,” ujar Wahyu.
PPKM Mikro II dimulai sejak Senin (22/2). Berlangsung selama dua pekan hingga 8 Maret 2021 mendatang.
“Benar, PPKM Mikro II mulai diberlakukan. SK-nya sudah saya tandatangani semalam. Berdasarkan Imendagri Nomor 4 Tahun 2021,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Plh Bupati Malang ini.
Isinya masih tetap sama. Mulai WFH yang 50 % hingga jam malam pukul 21.00. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bisa langsung dijalankan.
“Secara garis besar, hampir sama. Jadi tanpa sosialisasi bisa langsung berjalan. Saya akan seperti kemarin pada PPKM Mikro I. Langsung ke desa-desa dan kelurahan guna mengecek dan evaluasi pelaksanaannya,” terang Wahyu.
Senada disampaikan Sekretaris Satpol PP, Firmando Hashiholan Matondang. Ia menjelaskan ada sedikit kelonggaran yang diberikan pada PPKM II ini. Terkait jam operasional.
“Jam operasional ada sedikit perubahan. Awalnya hanya sampai pukul 20.00. Sekarang sampai pukul 21.00. Lalu dari yang semula maksimal 25 persen, sekarang yang berkunjung bisa sampai 50 persen,” ujar Firmando.
Ia menilai, saat ini kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya menekan penyebaran covid sudah meningkat. Menurutnya, 90 persen masyarakat Kabupaten Malang sudah sadar akan pentingnya penerapan prokes.
“Ya 90 persen lah. Memang, operasi yustisi kita tingkatkan. Penindakan juga meningkat. Ternyata kesadaran masyarakat juga meningkat. 90 persen. Yang 10 persen itu sudah pakai masker, tapi hanya dipakai didagu,” pungkasnya. (riz/jan)