malang-post.com

Jakarta – Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos), pada 2021 ini. Yang merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat. Khususnya bagi permasalahan ekonomi.

Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar. Bertujuan memberi dukungan daya beli, untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020 lalu, program ini terealisasi 100 persen.

‘’Program Bansos regular Kementerian Sosial (Kemensos), disinkronkan dengan program PEN. Ini salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat, melalui perlindungan sosial. Termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi,’’ ujar Sonny W. Manalau, Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN, beberapa waktu lalu.

Tahun 2021, kata dia, merupakan tahap kedua. Kemensos kembali berkonsolidasi dengan mitra-mitranya, agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

‘’Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 ini. Setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu. Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST),’’ terang Sonny Manalau.

Untuk Bantuan Sembako, lanjut dia, ditargetkan menyentuh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BST ditargetkan menyentuh 10 juta KPM.

Kemensos juga menganggarkan Rp 45 triliun untuk Bantuan Sembako. Bekerja sama dengan Bank Himbara. Seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, disalurkan oleh PT. Pos.

‘’Untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp 12 triliun. Penerimanya khusus bagi yang terdampak pandemi Covid-19 dan bukan penerima PKH maupun Bantuan Sembako. BST disalurkan oleh PT Pos, langsung ke KPM dari periode Januari-April 2021. Selain itu, bantuan PKH dialokasikan Rp 20 triliun, yang disalurkan per triwulan. Realisasinya sudah mencapai hampir 28 persen untuk triwulan pertama 2021 ini,’’ terang Sonny Manalau.

Haris Husein, SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia menyatakan, PT. Pos Indonesia sudah melakukan distribusi, untuk program tersebut dengan tiga cara. Disalurkan di kantor pos, dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah. Juga mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.

‘’Penyaluran ini bisa dipertanggungjawabkan oleh PT. Pos. Dalam prosesnya kami memanfaatkan aplikasi pos biro mobile. Untuk proses pertanggungjawabannya, kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM. Yang memuat informasi syarat, informasi tidak ada potongan di dalamnya dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code. Untuk 2021 ini, rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah,’’ kata dia.

Bima Arya, Wali Kota Bogor membenarkan, telah berkoordinasi untuk penyaluran ini,‘’Di Kota Bogor, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT. Pos, agar kita pastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat pendistribusiannya,’’ jelasnya.

‘’Yang terpenting, kita harus selalu memperbarui sasaran dan teknis jadwal pemberian. Penting bagi pemerintah kota mengetahui tahapan-tahapannya, sehingga kita bisa mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada penerima manfaat,’’ katanya. (rdt)