UM Sosialisasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Malang – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka sejak 24 Januari 2020. Dasar hukumnya Permendikbud nomer 3, 4, 5, 6 dan 7 tahun 2020.

Universitas Negeri Malang (UM) pun menindaklanjuti kemarin. Diselenggarakanlah sosialisasi program MBKM. Karena masih pandemi dan diberlakukan PPKM se Jatim-Bali, maka dilakukan daring. Sekaligus menerapkan ubah laku di era new normal.

Disampaikan, MBKM merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Harapannya melalui program ini, Kemendikbud dapat meningkatkan mutu sistem pendidikan di Indonesia.

Sosialisasi ini, diselenggarakan dengan koordinasi pada masing-masing fakultas. Dilakukan oleh beberapa pimpinan fakultas dan jurusan bersangkutan.

“Tampaknya ini merupakan kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Karena dilihat dari tujuannya sangat baik,” ujar Staff Ahli Wakil Rektor I Prof Dr Suyono MPd pada pembukaan sosialisasi.

Dikatakannya, sistematika program MBKM ini memiliki delapan indikator bentuk kegiatan. Antara lain: Pertukaran mahasiswa. Magang atau bentuk kegiatan praktik kerja. Asistensi mengajar dan satuan pendidikan. Penelitian. Proyek kemanusiaan. Kegiatan wirausaha. Studi atau proyek independen. Pembangunan desa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Dalam sosialisasi ini, disampaikan bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampus selama tiga semester. Beban belajar setiap semester setara dengan 20 sks.

Selain itu, terdapat dua bagan skema dalam sistematika program MBKM. Yaitu Merdeka Belajar di Dalam dan Merdeka Belajar di Luar. 

“Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, harapannya memberi kesempatan kepada kita semua untuk berinovasi. Untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bervariasi, yang tidak mengekang, yang tidak kaku. Semuanya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa,” lanjutnya.

Staff Ahli Wakil Rektor I yang sekaligus merupakan Plt Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerjasama UM tersebut, juga memaparkan dari segi biaya.

Program MBKM ini tidak memungut Uang Kuliah Tunggal (UKT) tambahan. Tetapi apabila terdapat kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi mahasiswa ketika ingin mengikuti suatu kegiatan dalam program ini, maka hal itu di luar tanggung jawab pihak kampus.

“Jadi intinya, mahasiswa harus aktif komunikasi dengan dosen pengajar akademik dan pimpinan jurusan. Untuk mengembangkan proposal dan melaksanakan kegiatan merdeka belajar ini dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Berikut ini empat kebijakan kampus merdeka Nadiem Makarim.

Pertama, mengubah PTN satker menjadi sebuah PTN BH. Nantinya dipastikan dimiliki semua kampus, agar dapat berkompetisi di panggung dunia. PTN dengan status badan hukum, akan leluasa bermitra dengan industri dan melakukan proyek komersial. Bisa melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai kebutuhan.

Kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program re-akreditasi, yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Akreditasi tetap berlaku lima tahun. Bisa diperbaharui otomatis. Akreditasi A, akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang bisa mendapatkan akreditasi internasional.

Ketiga, membuka prodi baru. Otonomi pendirian prodi baru, diberikan jika PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Hak otonom itu diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS top 100 world universities. Ada pengecualian pada program pendidikan dan kesehatan. Kerjasama mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja lapang atau bisa dikatakan magang dan penempatan kerja bagi mahasiswa.

Keempat, kegiatan dua semester di luar kampus. Kebijakan ini menjadi bentuk kemerdekaan yang didapatkan mahasiswa. Bisa berupa magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil, menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan dua semester di luar kampus. Bisa juga dengan membantu riset atau penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Ini mendorong kemandirian. Agar lebih tahu penerapan ilmunya di bidang kerja. Hingga mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini makin sulit. (roz/jan)