BPBD Ingatkan Puncak Cuaca Ekstrim

Malang – Kota Malang dilanda 22 bencana awal 2021. Didominasi tanah longsor. Kepala BPBD Kota Malang, Alie Mulyanto membenarkan.

Tanah longsor paling signifikan, di Perumahan Sulfat Inside, Jl Sadang, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Hingga berakibat satu korban meninggal.

“Kami sudah mencatat ada 22 bencana. Terjadi di 22 titik. Tersebar di Kota Malang. Bencana itu paling banyak tanah longsor,” ungkapnya

Terjadi merata di seluruh kecamatan, khususnya titik rawan.

“Untuk titiknya itu, di semua kecamatan. Ada 5 kecamatan di Kota Malang dan itu semuanya rawan. Mulai Muharto, Bunul, Bandulan hingga Sukun. Semuanya,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau masyarakat. Agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tempat-tempat rawan terjadi bencana.

“Untuk posko kita tidak membuat. Tapi kita terus berkoordinasi dengan kelurahan hingga masyarakat. Apalagi kita sudah punya alat Early Warning Sistem (EWS.red) . Tersebar di enam titik. Itu kita pantau terus,” imbasnya.

Apalagi laporan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Juanda. Saat ini, Kota Malang sedang menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Hingga puncaknya di bulan Februari.

“Puncaknya itu ada di bulan Februari 2021. Apalagi sekarang ‘kan terjadi intensitas hujan naik sampai 40 persen. Jadi jika tahun kemarin  naik satu meter. Pada tahun ini, naik menjadi 1,4 meter karena volume air di tahun ini meningkat 40 persen,” pungkas.

BPBD juga memiliki tahapan pencegahan sendiri. Terbagi menjadi dua. Pertama, diimbau kepada masyarakat agar tidak bertempat tinggal maupun menempati sepanjang DAS. 

“Kedua, kami mengimbau dengan dua opsi. Pertama masyarakat di sekitar aliran sungai harus peka terhadap lingkungan. Kalau air sungai sudah meluap atau ada tanda-tanda sungainya keruh, berarti pertanda ada hujan. Berarti masyarakat harus waspada. Kedua, mungkin ada solusi dalam hal ini untuk melakukan rumah susun,” jelasnya. 

Pihaknya akan membuat tiga konsep penanganan bencana. Pertama membuat kajian yang berkaitan dengan risiko bencana. Kedua membuat rencana pengurangan resiko bencana. Ketiga rekontigensi.

“Jadi, tiga tahapan ini harus bersama-sama dengan semua elemen masyarakat dari lima hal. Yaitu  pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, pengusaha dan media,” tandasnya. (jof/jan)