Batu – Diawali Presiden beserta jajarannya. Disusul sehari berselang, 34 pemerintah Provinsi yang melakukan vaksinasi. Seperti gubernur beserta jajarannya pada Kamis (14/1) lalu. Dilakukannya vaksinasi itu, diharapkan bisa menjadi gong, agar kesan kurang baik vaksin bisa tergerus. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko berharap, hal-hal negatif dan kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin, semakin lama bisa semakin dihilangkan.
‘’Keinginan pemerintah sebenarnya hanya satu. Menjadikan semua masyarakat sehat dan bisa beraktifitas secara normal lagi. Karena sudah hampir satu tahun ini, situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas secara normal,’’ ujar Dewanti kepada Di’s Way Malang Post, Jumat, (15/1).
Selain itu, tutur Dewanti, dirinya juga sangat bangga kepada pemerintah pusat. Karena berhasil teken kontrak dengan pabrikan besar, untuk mendapatkan vaksin. Hal itu merupakan salah satu langkah, yang tidak mudah untuk dilakukan.
‘’Bahkan negara tetangga pun iri dengan keberhasilan Indonesia. Yang bisa mendatangkan vaksin Covid-19 ini. Meski jumlahnya masih sedikit. Namun sudah jelas, secara bertahap akan terpenuhi untuk masyarakat Indonesia,’’ katanya.
Dijelaskan Dewanti, vaksin itu tak bisa langsung datang dalam skala besar. Dari setiap pabrik vaksin, tak bisa melakukan produksi langsung secara masal dan besar. Sementara kebutuhan vaksin saat ini, sangat banyak.
‘’Jika masyarakat tidak mendukung, apalagi sampai menghalangi, sikap itu sangat disayangkan dan memperihatinkan. Karena dapat membahayakan banyak orang,’’ tegas Dewanti.
Sedangkan terkait anggaran penyerta vaksinasi, Dewanti menyebut masih akan mengalami perubahan. Namun tidak jadi masalah bagi pihaknya.
‘’Karena masalah kesehatan harus menjadi yang nomor satu. Dengan perubahan anggaran itu, pasti rekan-rekan di DPRD juga akan mendukung,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, drg Kartika Trisulandari menjelaskan, untuk jumlah nakes yang bisa menjadi vaksinator, ada 76 nakes. Namun untuk kedepannya, Dinkes Kota Batu akan terus meningkatkan jumlah vaksinator yang ada.
Prioritas utama dalam program vaksinasi ini, adalah masyarakat yang berusia 18-59 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Kartika pemilihan usia itu berdasarkan range usia yang merupakan memiliki jumlah populasi terbesar.
‘’Dengan dilakukannya vaksinasi pada komunitas sebesar itu, kami berharap kekebalan tubuh bisa terbentuk. Sehingga bisa saling melindungi antar kelompok,’’ katanya.
Ia juga menjelaskan, dalam setiap vaksinasi tak jarang bisa menimbulkan efek samping. Yang biasa disebut KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). ‘’Jadi setiap ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, terkadang bisa menimbulkan reaksi-reaksi tertentu dari setiap individu yang berbeda,’’ ungkapnya.
Untuk kejadian KIPI yang paling banyak timbul adalah demam, kemudian juga terjadi pembengkakan di sekitar area penyuntikan. Namun untuk jenis vaksin yang digunakan ini, berdasarkan uji klinis tahap tiga beberapa waktu lalu, tidak ada laporan efek samping yang berat.
‘’Untuk meningkatkan keamanan, di Kota Batu juga telah membentuk Kopda (Komisariat Daerah) untuk penanganan KIPI. Berisi dokter-dokter spesialis. Yang akan menangani pasien-pasien, jika setelah dilakukan vaksinasi mengalami kejadian yang tak diinginkan,’’ katanya.
Karenanya dia berharap, di Kota Batu tak ada yang melakukan penolakan terhadap program vaksinasi ini. Karena program itu adalah program dari pemerintah. Yang harus dipatuhi, demi kebaikan bersama. (ano/rdt)