Connect with us

Hi, what are you looking for?

Di's way

Oknum Dosen Tersandung Kasus Jasmas 2013

MENGHINDAR: Budianto membelakangi kamera saat dikawal jaksa masuk mobil tahanan di Kejari Kota Malang sebelum diantar ke Lapas Klas I Lowokwaru Malang. (Foto: Istimewa)

Malang – Sebelum masuk DPO (Daftar Pencarian Orang), Ir Budianto (54) seorang dosen PTS, Rabu (25/11) siang menyerahkan diri ke Kejari Kota Malang. Terpidana kasus korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2013 dan dianggap merugikan negara sebesar Rp 147 juta.

Budianto, sempat dicari anggota Kejari Kota Malang dan nyaris masuk DPO karena dianggap tidak kooperatif. Warga Jl Raya Candi, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang sempat banding dan pengajuan kasasinya ditolak Mahkamah Agung, Mei 2019.

Usai serahkan diri ditemani kuasa hukumnya, Budianto langsung dibawa ke Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Ia akan menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Tinggi (PT) yakni dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara

Soal penyerahan diri ini, kuasa hukum Budianto menolak memberi statement pada wartawan terkait Budianto yang dijerat Pasal 2 Ayat 1 UU RI No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Budianto, terlibat kasus korupsi Jasmas tahun 2013. Tahun 2012, ia sempat mencari kelompok warga untuk menawari bantuan pembangunan fisik dari Jasmas. Sebanyak 11 kelompok lalu terbentuk.

Bantuan Jasmas nantinya untuk pembangunan fisik lingkungan berupa paving jalan, drainase dan plengsengan. Proposal lalu disetujui Gubernur Jawa Timur saat itu dan cairlah Rp 1 miliar dari dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

Setelah cair masuk rekening 11 kelompok, Budianto memindah bukukan uang hibah ke rekening pribadinya. Ia lalu mengerjakan sendiri pembangunan fisik. Namun dalam prosesnya, ada selisih volume anggaran sebesar Rp 147 juta.

Perbuatan menarik dana tanpa hak itupun asal muasal terjadinya pelanggaran. Bahkan tidak ada persetujuan dan penunjukan dari para penerima hibah baik lisan ataupun tertulis.


Sesuai Pasal 22 Ayat 1 Pergub Jatim No 77 Tahun 2012, pihak yang berhak mengelola dan bertanggung jawab atas dana hibah sebenarnya adalah kelompok masyarakat penerima bantuan. (san/yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Kesehatan

Malang – Sebagian masyarakat umum masih merasa takut dan khawatir tertular apabila bergaul dengan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK). Hal serupa sebaliknya juga...

Kesehatan

Malang – Daging ayam merupakan salah satu jenis daging yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dibangdingkan sapi atau kambing, daging ayam lebih mudah diperoleh....

headline

Malang – Vaksin Covid-19 untuk Malang Raya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, Senin (25/1). Kedatangan vaksin menggunakan mobil boks Biofarma dengan dikawal ketat Polisi PJR,...

Dahlan Iskan

Oleh: Dahlan Iskan Akhirnya: negatif. Tepat di hari ke 14. Covid saya ini seperti jadwal kereta api saja: tidak bisa dimajukan. Minggu pagi-pagi kemarin...

headline

Malang – Panpel atau Local Organizing Committe (LOC) dan manajemen Arema FC, memasukkan delapan tim sebagai lawan. Dengan kategori bigmatch. Itu berlaku sejak dimulainya...

Di's way

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Malang Raya dilanjut; jilid II, sampai 8 Februari nanti. Pada jilid I yang digelar 11 sampai 25 Januari...

Kesehatan

Malang – Insomnia telah menjadi masalah umum. Banyak dialami orang. Begitu juga yang dialami oleh Maulana Rafsanjani Miftah. Seringkali ia kesulitan tidur. Padahal ia...

Nasional

Malang – Tim gabungan Fakultas Kedokteran UB dan RSSA hari pertama tiba Sulawesi Barat, langsung berkoordinasi dengan RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Melakukan orientasi terhadap...

News

Jakarta – Terhentinya Liga 1 2020, membuat pemain-pemain Indonesia, mulai dilirik klub-klub dari negara lain. Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia telah dihentikan,...

Kesehatan

Batu – Pemerintah Pusat, melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos memberikan santunan kematian. Untuk keluarga korban Covid-19 senilai Rp 15 juta. Sebagai bentuk...

Nasional

Jakarta – KPK menilai pihak-pihak yang menyelewengkan dana pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebab, CSRT penting untuk mencegah...