Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

APK Resmi KPU Disalurkan ,Tak Patuh Aturan Bisa Diturunkan

Komisioner KPU Kab Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.(DMP)

Malang – Alat Peraga Kampanye (APK) tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang yang disediakan KPU resmi dikeluarkan. Ratusan APK dengan berbagai tipe sudah dicetak dan siap disalurkan ke masing-masing paslon. Dari spanduk hingga baliho.

KPU Kab Malang sudah bersurat ke Liason Officer (LO) masing-masing paslon. Agar segera menindaklanjuti APK tersebut. 

Baca Juga ----------------------------

“Pihak yang mengambil, baru Malang Jejeg. Paslon nomor urut satu (SanDi) dan dua (LaDub) belum mengambil. Pemasangannya, dilakukan sendiri oleh LO masing-masing. Kami hanya memfasilitasi,” ujar Komisioner KPU Kab Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.

Selanjutnya, APK paslon yang tidak memenuhi aturan segera ditertibkan Bawaslu Kab Malang. 

“Misalnya, pemasangan di tempat yang dilarang (menutupi fasilitas umum.red), mencantumkan foto atau nama pihak lain yang bukan pengurus parpol. Ukuran melebihi ketentuan. Itu bisa diturunkan oleh Bawaslu,” imbuhnya.

Rinciannya, ada beberapa item APK yang difasilitasi KPU Kab Malang. Antara lain: baliho ukuran 4 x 7 meter, sebanyak lima buah se kabupaten.

Baca Juga ----------------------------

Bilboard atau videotorn ukuran 4 x 8 meter, sebanyak 5 buah se kabupaten. Umbul-umbul berukuran 5 x 1,15 meter, sejumlah 20 buah setiap kecamatan. Spanduk ukuran 1,5 x 7 meter, sejumlah 2 buah di setiap desa atau Kelurahan. 

“Itu sesuai pasal 28 ayat 1 PKPU No. 11 Tahun 2020,” katanya.

Selain APK ini, setiap paslon diperbolehkan menambah jumlah APK dengan mencetak sendiri. Jumlahnya, 200 persen dari jumlah APK yang difasilitasi. Itu juga disebut dalam pasal 28 ayat 3 PKPU No. 11 Tahun 2020.

“Harus melaporkan ke KPU hasil cetakan tambahan itu. Sesuai Pasal 28 ayat 6 PKPU No. 11/2020,” pungkasnya.

Baca Juga ----------------------------

Sebelumnya, Bawaslu tidak bisa berbuat banyak menindaklanjuti banyaknya APK yang dipasang menyalahi aturan. Alasannya, sebelum ada APK resmi dari KPU Kab Malang. APK yang tidak sesuai aturan, merupakan tanggung jawab Pemkab Malang melalui Satpol PP.

Satpol PP juga sama. Meski menjadi tanggung jawab Satpol PP, belum bisa menertibkan APK yang melanggar peraturan. Menghindari penilaian tidak netral. Sapol PP menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kab Malang. (riz/jan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Kriminal

Malang Post —  Pasca membekuk tersangka curanmor, kini Resmob Polresta Malang mengeler mereka. Tujuannya untuk melacak komplotan lainnya. Proses penangkapannya, mendadak menyebabkan arus lalu...

Malang Raya

Malangpsot – Setelah melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Kota Malang beberapa waktu lalu, kini Kodim 0833/Kota Malang menggelar vaksinasi kepada anggota dan ibu-ibu Persit Kartika...

headline

Malangpost – Senin pagi (24/1), Forkopimda Kota Malang meluncurkan Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan (Pamor Keris) di depan halaman Balaikota Malang. Ratusan personel bergabung...

headline

Malangpost – Bau tak sedap merebak lagi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Belum kering borok yang dibongkar KPK atas tangkap tangan hakim Itong dan Panitera...

headline

Malang Post —  Kecelakaan di Simpang Bengawan Solo Jl Panglima Sudirman Kota Malang kembali terjadi. Kali ini sebuah truk Mitsubishi Colt bernopol N 9065...

Malang Raya

Malang Post –  Doa Lintas Agama dan Ngaji Budaya di gelaran 1000 Sajen dan Dupa, dilakukan di depan Balai Kota Malang, Sabtu (22/1/2022). Kegiatan...

Malang Raya

Malangpost – Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH, MH menghadiri Perayaan Natal Oikoumene Kabupaten Malang Tahun 2021 di Pendopo Agung Kabupaten...

Malang Raya

Malang Post – Pembicara asal Jakarta, Haikal Hassan mendatangi masjid Manarul Islam, Jalan Danau Bratan Raya, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Sabtu subuh (22/1). Dia...