Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Heboh UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pejabat Setneg Kena Sanksi.

Gedung Kemensetneg. (setneg.go.id)

Jakarta – Sejumlah pihak termasuk warganet menyoroti Kesalahan pengetikan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo Senin (2/11). Akibatnya salah satu pejabat Sekretariat Negara yang bertanggungjawab dikenakan sanksi disiplin.

“Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error. Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin,” ujar Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Eddy menegaskan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah merespons cepat dengan melakukan langkah tindakan perbaikan. Langkah ini sejalan dengan penerapan zero mistakes untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara, dan peningkatan kendali kualitas akan terus dilakukan dengan melakukan review terhadap standar pelayanan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang berkaitan dengan penyiapan RUU yang akan ditandatangani Presiden.

“Kekeliruan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  yang telah ditandatangani oleh Presiden tersebut, pada dasarnya tidak mengubah substansi dan lebih bersifat teknis administratif semata. Oleh karena itu, kekeliruan tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada norma yang diatur di dalamnya serta implementasi undang-undang dimaksud pada tataran teknis,” jelas Eddy.

UU Cipta Kerja diwarnai salah ketik

Setelah draf resmi salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berjumlah 1.187 halaman tersebut diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, ternyata terdapat sejumlah kesalahan yang kemudian ramai disoroti para pakar dan warganet.

Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Padahal pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dikutip dari detikcom,  pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kesalahan tersebut adalah  kesalahan.

“Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah),” ujar Bivitri Selasa (3/11).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon pun melontarkan kritik keras. Ia menyebut kekeliruan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sebagai kesalahan fatal.

“Harusnya kesalahan seperti ini tidak terjadi. Ini kesalahan fatal,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (3/11).

Meski terdapat  kekeliruan teknis dalam UU yang pembahasanya berlangsung cepat itu,  Pemerintah melalui Mensesneg menegasakan implementasi UU Cipta Kerja tidak terganggu . (dtk/anw)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

headline

AMEG – Yudha (19), korban terseret arus Pantai Sendiki, Minggu (17/5/21) malam, ditemukan sudah tak bernyawa, meski kondisi tubuhnya utuh. […]

Pendidikan

AMEG – Di tengah pandemi Covid-19, tak sedikit yang punya hobi baru, salah satunya adalah berkebun. Sepertihalnya warga Desa Kedungpedaringan, Kepanjen, […]

Malang Raya

AMEG – Selain bertujuan menekan angka persebaran Covid-19, larangan mudik juga berhasil menekan volume sampah di Kota Batu, karena mobilitas […]

headline

AMEG – Pondok Pesantren Nusantara di Dusun Sumbergesing RT06/RW06, Desa/Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin (17/5/21) siang, terbakar. Sekitar pukul 11.00 […]

Malang Raya

AMEG – Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, langsung menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin […]

Malang Raya

AMEG – Pemkot Batu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu pada tahun 2021 ini akan melakukan pembenahan 160 Rumah Tidak Layak […]

headline

AMEG – Peraturan peniadaan mudik sudah diujung tanduk. Peraturan tersebut akan berakhir pada 17 Mei pukul 23.59. Setelah tahap peniadaan mudik […]

Malang Raya

AMEG – Hari terakhir pemberlakuan kebijakan larangan mudik, Senin (17/5/2021) sejumlah ruas jalan di Malang Raya sudah mulai dipadati kendaraan. […]

headline

AMEG – Layanan pemeriksaan Rapid Test Antigen dan GeNose C19 di Stasiun Malang dipindahkan ke lokasi baru yang berada di sisi […]

%d bloggers like this: