Connect with us

Hi, what are you looking for?

Advertorial

Legalitas Pasar Apung BTU

Tim Pengabdian kepada masyarakat dari Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (Dok.UM)

Malang – Kota Malang nan elok merupakan kota dengan sejuta potensi perekonomian. Sering kali kita menjumpai ragam jenis usaha, kecil, menengah (UKM) yang bergerak serta turut andil dalam memutar roda perekonomian kota.

Dengan memanfaatkan sarana media digital sederhana dalam sekejap ‘hap’ jaringan pangsa pasar online telah terketuk. Hal ini terjadi pada kelompok UKM yang

ada di Pasar Apung Bulan Terang Utama (BTU). Upaya pembentukan pasar yang sigap dalam menyambut ekonomi digital perlu mendapat apresiasi yang tinggi.

Pasar Apung BTU yang digerakkan oleh para srikandi terampil ini memberikan sumbangsih penguatan perekonomian kala pandemi menggilas sektor-sektor strategis.

Sambutan hangat diaturkan oleh kelompok masyarakat paguyuban di Pasar Apung

BTU. Karena pada kesempatan ini, Tim Pengabdian kepada masyarakat dari Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (UM) yang beranggotakan Ermita Yusida S.E., M.E., M.BA, Vidya Purnamasari S.E., M.E dan Linda Seprillina S.E., M.E. turut unjuk asah menyalurkan ide kreatif dalam mengusut tuntas problematika di Pasar Apung BTU.

Dari hasil analisis masalah, tim pengabdian mendapati masalah belum adanya

legalitas yang sah di Pasar Apung BTU. “Hal ini sangat disayangkan, melihat potensi Pasar Apung yang begitu besar namun belum ada legalitas hukum yang mengatur tentang kelompok itu. Padahal, melalui legalitas nantinya memudahkan kelompok

masyarakat di Pasar Apung BTU untuk mendapat bantuan, hibah ataupun pendidikan

pelatihan dari pemerintah,” ujar Ermita selaku ketua penelitian.

Rangkaian kegiatan legalisasi yang dilaksanakan pada Agustus 2020, memberi ide kreatif dalam menjawab problematika UKM. Yakni dengan memberikan

pendampingan legalisasi organisasi masyarakat di Paguyuban Pasar Apung, membuat

struktur organisasi serta verifikasi notaris.

Sebagai salah satu syarat mutlak di ‘Tok’ dan sah menjadi sebuah organisasi masyarakat yang legal, tim pengabdian melakukan pendampingan penyusunan AD/RT, pembagian peran, sumber pendanaan, analisis risiko pasar serta

penyusunan langkah-langkah strategis dalam menjalankan pasar online. Proses pengurusan legalisasi berjalan sekitar 3 bulan dan akhirnya dinyatakan sah sebagai badan hukum Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BULTERU.

Sekali mendayung dua pulau terlampaui, multiplier effect pada legalitas memberikan dampak yang sangat positif bagi perkumpulan pedagang pasar apung BULTERU guna mencapai pengelolaan yang terencana secara apik.(*/adv)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Opini

Pada rapat pleno Baleg DPR RI (24/11) terdapat 5 fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga. Kelima fraksi tersebut adalah PDIP, PKB, Demokrat,...

Bisnis

Malang – Inflasi Kota Malang pada November 2020 mencapai 0,31% (month to month/mtm), sehingga inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,08% (year to day/ytd) dan...

Di's way

Malang – Terjadi perubahan arah pada penyediaan barang dan jasa Kota Malang. Senilai Rp 2,5 miliar atau 40% dari anggaran penyediaan barang dan jasa...

Advertorial

Malang – Di masa pandemi Covid-19 yang hingga kini belum kunjung berakhir, menjadikan berbagai sektor mengambil langkah lain,agar tetap bisa menjalankan program-program pemerintahan. Seperti...