Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Omnibus Law Cipta Kerja Resmi Jadi UU, Demokrat Walk Out.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020)ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta – Dalam Rapat Paripurna Senin (5/10) sore, DPR akhirnya mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Pembahasan dilakukan  dalam waktu yang terbilang singkat, melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, seperti yang dijelaskan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.

“Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari,” ujar Supratman.

“Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” tutur dia.

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Meski begitu, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang, mengingat sembilan fraksi di DPR dan pemerintah menyatakan setuju.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” ujar Airlangga.

Fraksi Partai Demokrat memilih walk out

Debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat berbuntut pada walk out nya  Fraksi Partai Demokrat dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.

“Kami menegaskan kembali Fraksi PD menolak pembahasan RUU Cipta Kerja Ini dan meminta ditunda,” kata anggota F-PD, Irwan, dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Sejumlah anggota PD lainnya juga   meminta interupsi, namun Azis terus melanjutkan rapat untuk mempersilakan pemerintah menyampaikan pandangan.

“Kalau demikian, kami Fraksi PD menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab,” kata Benny K Harman. (kps/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Di's way

Malang – Aliansi Malang Melawan rencananya kembali unjuk rasa di perempatan Jl Semeru – Jl Kahuripan (perempatan Rajabali) dan gedung DPRD Kota Malang, Selasa (20/10)....

Nasional

Malang – Beredar di medsos, sebuah video anarkis saat demo tolak omnibus law. Demonstran saat membakar gedung yang disebut rumah Ketua DPR RI Puan...

News

Malang – Unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja, terjadi di Kota Malang Kamis (8/10) kemarin. Terjadi kerusuhan dalam aksi tersebut. Dengan korban material cukup...

Di's way

Malang – Damai Kota Malang akhirnya terusik. Demo menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10), berubah anarkhis. Sebuah mobil Pamwal Satpol PP Kota Malang dibakar....

Copyright © 2020 MalangPost