Pangkas Impor Susu, Pusat Rangkul Pemkab Malang

MALANG POST – Kemenko Bidang Pangan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang menyusun langkah operasional strategis dari hulu hingga hilir guna memangkas ketergantungan impor susu nasional yang saat ini masih mencapai 80 persen, memanfaatkan potensi Jawa Timur sebagai produsen utama yang menyumbang 57,9 persen pasokan susu nasional.

Angkanya sangat timpang: 80 berbanding 20.

Dari total kebutuhan susu nasional kita yang terus melonjak, kemampuan produksi dalam negeri saat ini baru sanggup memenuhi 20 persennya saja. Sisanya yang 80 persen? Terpaksa impor.

Kondisi inilah yang membuat Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung ke lapangan.

Bergandengan tangan dengan Wakil Bupati Malang, pemerintah pusat merapatkan barisan bersama para pelaku industri susu nasional, untuk menyusun langkah operasional yang presisi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, agenda ketahanan pangan tak lagi sekadar pemanis jualan ekonomi. Pangan dijadikan benteng utama. Kalau urusan beras dan jagung sudah relatif teratasi, kini giliran gula, garam, dan susu yang diserang habis-habisan untuk mengejar kemandirian.

“Kebutuhan susu nasional kita hanya mampu dipenuhi 20 persen oleh produksi lokal. Maka langkah koordinasi secara menyeluruh wajib dilakukan. Peta jalan (roadmap) dari Pak Menteri Pertanian sudah ada, tapi harus terus kita adjust dengan dinamika lapangan,” tegas Hanif Faisol usai menggelar koordinasi bersama Pemkab Malang, Selasa (21/7/2026)

Bagi Hanif, pemerintah tidak bisa berjalan sendirian di lorong sempit ini. Kunci utamanya ada pada kolaborasi total antara penguatan sektor hulu (peternak) dan keterlibatan aktif industri hilir (pengolahan). Pasar susu Indonesia yang raksasa ini tidak boleh sekadar menjadi ladang keuntungan sepihak, melainkan harus kembali sebagai penopang ketahanan gizi rakyat.

Dalam peta persusuan tanah air, posisi Jawa Timur dan Jawa Barat sangat krusial. Jawa Timur sendiri menyumbang hampir 58 persen (tepatnya 57,9 persen) dari total pasokan susu nasional. Jika digabung dengan Jawa Barat yang menyumbang sekitar 10 persen, dua provinsi di Pulau Jawa ini menguasai hampir 70 persen produksi susu Indonesia.

Sebab itu, Jawa Timur—khususnya Kabupaten Malang—dianggap sebagai ‘benteng pertahanan’ utama.

“Kalau kita bisa tingkatkan kualitas dan kapasitas produksi di dua provinsi ini saja, napas ketahanan pangan kita relatif jauh lebih lega,” lanjut Wamenko Pangan.

Namun, menggenjot produksi susu tidak bisa sembarangan memeras alam. Ada ancaman ekologis yang mengintai. Produksi susu butuh pasokan air yang melimpah.

Sementara itu, tutupan hutan di Jawa Timur kian tergerus. Tanpa menjaga daya dukung hutan dan ketersediaan air, rencana swasembada susu justru bisa memicu bencana krisis air di masa depan.

Lantas, apa langkah mendesak (urgent) yang harus dieksekusi dalam waktu dekat?

Hanif membeberkan tiga pilar utama. Pertama, pembenahan tata kelola dan penyelesaian gap regulasi antara hulu dan hilir. Kedua, penjaminan ketersediaan stok pakan (feed) ternak secara berkelanjutan. Dan ketiga, pengendalian ancaman wabah penyakit (disease) pada ternak sapi yang selama ini membayangi peternak lokal.

Pemerintah Kabupaten Malang menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Sebagai salah satu daerah lumbung susu terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Malang siap menjadi motor penggerak.

Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, secara tegas menyampaikan komitmen daerahnya untuk mengawal penuh kebijakan strategis dari pusat tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Malang mendukung penuh program Pemerintah Pusat, terutama untuk peningkatan produksi susu. Kabupaten Malang adalah salah satu produsen susu yang sangat diperhitungkan secara nasional,” ujar Wakil Bupati Malang singkat dan mantap.

Susu bukan lagi sekadar komoditas dagang harian. Ini adalah pertaruhan kedaulatan bangsa. Jika Malang dan Jawa Timur bisa digerakkan secara masif dari hulu ke hilir, ketergantungan impor 80 persen itu bukan tidak mungkin bisa dipangkas bertahap. (Ra Indrata)