Pemkot Batu Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Rumah dan Modal Usaha untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MALANG POST – Memiliki rumah layak huni sekaligus modal untuk mengembangkan usaha menjadi dua kebutuhan yang selama ini sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menjawab persoalan itu, Pemerintah Kota Batu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kegiatan yang digelar di SMP Negeri 1 Batu, Kamis (2/7/2026).

Rumah tanpa penghasilan yang memadai sulit dipertahankan. Sebaliknya, usaha tanpa tempat tinggal yang layak juga belum tentu memberi rasa aman. Karena itu, Pemerintah Kota Batu mulai mendorong dua kebutuhan tersebut berjalan beriringan: menyediakan akses hunian sekaligus membuka jalan bagi masyarakat memperoleh modal usaha.

Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyerahkan secara simbolis bantuan kredit program perumahan kepada masyarakat penerima manfaat.

Menurut Heli, sinergi pemerintah pusat dan sektor perbankan menjadi langkah konkret untuk menjawab dua persoalan utama yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni keterbatasan akses hunian dan minimnya permodalan usaha.

“Selain membantu masyarakat memiliki rumah layak huni, BRI juga menghadirkan fasilitas kredit usaha di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup,” ujarnya.

SERAHKAN: Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto saat menyerahkan secara simbolis bantuan kredit program perumahan kepada masyarakat penerima manfaat. (Foto: Ananto Wibowo / Malang Post)

Heli mengakui penyediaan rumah terjangkau di Kota Batu menghadapi tantangan besar akibat harga tanah yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Batu mengusulkan pembangunan rumah susun di atas aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan lahan sekaligus mampu menekan biaya penyediaan hunian.

“Harga tanah di Kota Batu cukup tinggi. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan rumah susun di atas aset pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam mempercepat Program Tiga Juta Rumah yang dijalankan pemerintah.

“Akses pembiayaan menjadi kunci utama dalam menggerakkan sektor perumahan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang bergerak di rantai pasok perumahan,” ujarnya.

Maruarar menjelaskan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan saat ini diprioritaskan di tiga wilayah, yakni Malang, Batu, dan Blitar. Total dana yang disiapkan mencapai Rp531 miliar untuk mendukung 2.460 pelaku UMKM.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat sektor perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Skema pembiayaannya juga dibuat lebih ringan agar benar-benar dapat diakses kelompok berpenghasilan rendah.

“Pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memakai jaminan. Bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Dengan program ini, seharusnya masyarakat tidak lagi bergantung kepada rentenir. Inilah solusi yang disiapkan pemerintah,” tegasnya.

Kolaborasi pembiayaan rumah dan akses modal usaha tersebut diharapkan menjadi solusi yang saling melengkapi. Tidak hanya membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi keluarga agar lebih mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)