DPRD Kota Batu Wanti-Wanti Independensi Sekda Terpilih, Siapa Kandidat Terkuat Pengelola APBD?

MALANG POST – Proses perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu memasuki fase paling krusial, setelah panitia seleksi resmi menyerahkan tiga nama kandidat terbaik kepada kepala daerah, untuk dipilih sebagai pucuk pimpinan birokrasi tertinggi. Menanggapi babak akhir seleksi yang meloloskan Alfi Nurhidayat, Arief As Siddiq, dan Mohammad Nur Adhim ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, memberikan peringatan keras, agar Sekda terpilih wajib menjaga independensi mutlak karena posisinya secara otomatis akan menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mengendalikan APBD.

Kursi itu adalah kursi paling panas di lingkungan pegawai negeri. Jabatan tertinggi di dunia birokrasi daerah. Namanya: Sekretaris Daerah. Biasa disingkat Sekda.

Di Kota Batu, proses pencarian sosok pengisi kursi panas itu sudah memasuki babak akhir. Babak paling menentukan.

Tahap eliminasi sudah selesai. Tim panitia seleksi (pansel) sudah bekerja. Hasilnya: tiga nama terbaik kini sudah nangkring di meja kepala daerah.

Tinggal pilih. Selesai.

Tapi justru di sinilah letak seni politik birokrasinya. Memilih satu dari tiga orang terbaik itu tidak mudah. Kepala daerah harus menimbang banyak hal.

DPRD Kota Batu tidak mau tinggal diam. Mereka langsung pasang badan. Mengingatkan dari awal.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, bersuara lantang. Baginya, urusan pintar saja tidak cukup. Sosok Sekda baru nanti harus punya tiga modal utama: integritas, kemampuan mememimpin, dan independensi.

Mengapa independensi begitu mahal harganya?

Ludi punya argumen kuat. Sekda itu bukan cuma koordinator para dinas. Dia punya jabatan sampingan yang sangat sakti: otomatis menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Alias Ketua TAPD.

“Posisi itu membuat Sekda menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam proses penyusunan hingga pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tutur Ludi, Senin (8/6/2026).

Bisa dibayangkan. Uang rakyat di APBD itu, kuncinya ada di genggaman Sekda. Maka, dia harus bebas dari konflik kepentingan. Harus objektif. Jangan sampai setir anggaran oleng karena tekanan kanan-kiri.

Pandangan parlemen itu diamini oleh akademisi. Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, ikut membedah posisi ini.

Menurut Andhyka, mengelola birokrasi yang kompleks itu butuh kelihaian khusus. Bukan sekadar urusan teknis administrasi.

Andhyka menyebut ada tiga faktor penentu.

Faktor pertama, dan yang paling utama, adalah trust. Tingkat kepercayaan kepala daerah. Mengapa? Karena Sekda adalah penerjemah utama. Dialah yang bertugas mengubah visi-misi politik wali kota menjadi gerak nyata pasukan baju cokelat di lapangan.

“Sekda adalah instrumen pengendali mesin birokrasi. Faktor trust dari pimpinan menjadi yang paling absolut,” tegas Andhyka.

Faktor kedua, kemampuan manajerial. Sekda harus bisa menjadi dirigen dirigen orkestra. Menyadarkan para kepala dinas (OPD) yang sering kali ego sektoral, punya kepentingan beda, dan watak yang keras. Semua harus ditenangkan dalam satu irama.

Faktor ketiga, kemampuan komunikasi politik. Kebijakan pemerintah tidak boleh memicu kegaduhan di luar. Sekda harus pintar meredam resistensi politik.

Lalu, siapa tiga orang yang kini sedang berdebar-debar menunggu keputusan itu? Ini dia: Arief As Siddiq, Alfi Nurhidayat, dan Mohammad Nur Adhim.

Ketiganya adalah putra terbaik birokrasi Batu saat ini. Punya kelebihan masing-masing. Punya kartu as yang berbeda.
​Mari kita bedah satu per satu.

Pertama, Arief As Siddiq. Orangnya kenyang pengalaman di bidang teknis dan pelayanan publik. Lama mengurus sektor permukiman. Dia orang lapangan asli, biasa menghadapi urusan tanah dan bangunan yang ruwet. Tapi, kemampuannya memimpin seluruh perangkat daerah secara makro memang masih harus dibuktikan.

Kedua, Alfi Nurhidayat. Dia figur lintas sektor. Pernah mengurus dinas pekerjaan umum (PU) yang identik dengan proyek fisik, tapi juga pernah mengurus dinas pendidikan yang urusannya otak manusia. Modal yang bagus untuk memahami pembangunan fisik sekaligus SDM.

Ketiga, M. Nur Adhim. Ini jagonya urusan duit. Dia paham luar dalam soal tata kelola keuangan daerah. Fiskal dan pendapatan asli daerah (PAD) adalah makanan sehari-harinya. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran seperti sekarang, keahlian Adhim ini jelas menjadi nilai plus yang menggiurkan.

Lalu, siapa yang bakal dipilih? Apakah yang paling pintar? Yang paling menguasai anggaran? Atau yang paling rajin turun ke lapangan?

Andhyka Muttaqin tersenyum. Hukum tertulis di atas kertas sering kali berbeda dengan kenyataan di atas meja politik. Nilai kompetensi dan rekam jejak resmi itu penting, tapi ada variabel gaib yang sering menentukan di tikungan akhir.

“Kedekatan personal dengan kepala daerah, rekam jejak dalam mengawal agenda strategis, hingga posisi dalam jejaring birokrasi dan politik sering kali menjadi variabel yang turut diperhitungkan,” jelas Andhyka.

​Birokrasi memang punya logikanya sendiri.
​Siapa pun yang dipilih kepala daerah nanti, urusannya belum langsung beres. Jalan menuju pelantikan masih harus melewati satu loket lagi: mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.

Panglima birokrasi baru Kota Batu segera lahir. Siapa pun dia, beban berat mengawal APBD sudah menanti di depan mata. Kita tunggu saja pilihan sang kepala daerah. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)