Jeritan Fiskal dari Sanur: Heli Suyanto Lawan Pemotongan Dana Pusat Dua Puluh Persen

MALANG POST – Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menghadiri langsung forum Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yang berlangsung di Bali Room Wantilan Convention Centre Hotel Prama Sanur, Denpasar, Bali, Senin (25/5/2026). Dalam pertemuan strategis bersama 13 kepala daerah se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tersebut, Pemerintah Kota Batu secara taktis ikut mengawal lahirnya rekomendasi keras, menuntut fleksibilitas regulasi pusat dan memprotes kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 20 persen karena dinilai mencekik kapasitas fiskal anggaran daerah.

Mendikte daerah dari balik meja empuk kementerian di Jakarta itu mudah. Jauh lebih mudah daripada memutar otak mengelola APBD di tingkat bawah.

Tahun 2026 ini, beban kota-kota di Indonesia benar-benar berada di titik nadir. Anggarannya dikepras. Pusat menetapkan kebijakan ekstrem: Dana Transfer ke Daerah dipotong hingga 20 persen.

Bagi kota kecil yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Kota Batu, pemotongan seperlima anggaran itu adalah pukulan telak. Menyakitkan.

Belum lagi, tahun depan—tepatnya 2027—daerah sudah diultimatum wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Bagaimana daerah bisa mendanai perbaikan jalan, merawat fasilitas publik, dan menjalankan program prioritas jika ikat pinggangnya dipaksa ditarik sekencang itu?

HADIRI: Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto saat menghadiri Rakerkomwil lV ke 21 Apeksi di Denpasar, Bali. (Foto: Istimewa)

Logika benturan fiskal inilah yang membuat Plt. Wali Kota Batu, Heli Suyanto, terbang ke Sanur, Bali.

Dia tidak datang untuk sekadar jalan-jalan atau bersalaman di depan kamera. Heli membawa misi penyelamatan dompet daerah.

Bersama 13 wali kota lainnya di bawah komando Ketua Komwil IV APEKSI, Wahyu Hidayat, forum tersebut merumuskan nota rekomendasi strategis untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Daerah membutuhkan ruang fleksibilitas dan diskresi yang longgar. Kami dituntut menjaga pelayanan publik tetap optimal dan pembangunan berjalan, tapi instrumen anggarannya terus dipersempit. Ini tidak sinkron,” ujar Heli Suyanto taktis, Senin (25/5/2026).

​Jeratan fiskal bukan satu-satunya musuh daerah. Birokrasi pusat yang lamban ikut digugat dalam forum APEKSI tersebut.

Anda sudah tahu penyakit menahun ini: petunjuk teknis (juknis) penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selalu datang terlambat.

Ditambah lagi, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) bentukan pusat di lapangan masih sering macet dan menghambat pencairan.

Belum lagi urusan sengketa batas kelurahan yang regulasinya tidak pernah tegas dari Jakarta. Daerah lelah menjadi bemper di lapangan.

Di sektor agraria, Heli juga menyuarakan kondisi riil Kota Batu. Sebagai kota wisata, dinamika alih fungsi lahan di Batu sangat tinggi.

Pusat memang menerbitkan aturan ketat soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bagus untuk ketahanan pangan. Tapi bagi kota berkarakter pariwisata pegunungan, aturan itu dinilai kurang realistis.

APEKSI pun mendesak adanya relaksasi aturan tata ruang yang disesuaikan dengan denyut nadi ekonomi masing-masing daerah.

Satu hal yang menarik, para wali kota ini juga mulai pasang kuda-kuda menghadapi program raksasa pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Sikap mereka seragam dan tegas: pusat boleh punya program, tapi eksekusinya di daerah wajib melibatkan UMKM lokal.

Jangan sampai anggaran triliunan itu jatuh ke tangan korporasi besar Jakarta, sementara pengusaha katering dan petani lokal di daerah hanya menjadi penonton yang gigit jari.

Harmonisasi regulasi antarkementerian dituntut agar proyek nasional ini tidak malah membebani sisa APBD daerah.

Heli Suyanto tampaknya sadar, sembari bertarung di ruang sidang, urusan memutar roda ekonomi rakyat tidak boleh berhenti semenit pun.

Di sela-sela padatnya agenda Rakerkomwil, Pemkot Batu tampil total dalam ajang Denpasar City Expo.

Stan pameran Batu disulap menjadi etalase agrowisata yang memikat.

Produk kriya unggulan, hingga camilan khas berupa keripik buah dan sayur, murni diserbu oleh para peserta forum dan wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di Bali.

Lewat jalur expo ini, pasar UMKM lokal Batu sukses diperluas secara instan.

Menuntut daerah untuk bertransformasi serbadigital dan ramah lingkungan—menuju target Zero Emission lewat parkir nontunai hingga kendaraan listrik—tentu adalah cita-cita yang mulia.

Namun, Jakarta harus ingat, kemandirian daerah tidak akan pernah tegak jika setiap tahun isi kantong APBD-nya terus dikuras sepihak.

Rekomendasi dari Sanur sudah ditandatangani, kini bola panas ada di tangan pemerintah pusat: mau mendengarkan jeritan daerah, atau membiarkan kota-kota ini berjalan tertatih-tatih melayani rakyatnya sendiri. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)