MALANG POST – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, dari Fraksi Gerindra, Aris Waskito, memberikan atensi serius terhadap penguatan ekonomi kaum perempuan. Khususnya para janda yang menjadi tulang punggung keluarga.
Melalui dorongan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Aris berkomitmen membuka akses bantuan pemerintah yang lebih luas guna mewujudkan kemandirian finansial bagi perempuan tangguh di Bumi Kanjuruhan.
Politisi asal Turen ini menekankan, di tengah dinamika ekonomi modern, kolaborasi merupakan kunci utama bagi pelaku usaha kecil untuk dapat bersaing dan “naik kelas”.
Dengan bergabung dalam kelompok resmi, para perempuan kepala keluarga diyakini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mengakses berbagai sumber daya produktif.
“Kami mendorong ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga untuk bersatu dalam kelompok usaha. Di era sekarang, bekerja secara kolektif akan jauh lebih mudah dalam mencapai kemandirian ekonomi dibandingkan bergerak sendiri-sendiri,” ujar Aris Waskito saat ditemui awak media, Rabu (29/4/2026).
Buka Kran Bantuan Pemerintah
Lebih lanjut, Aris menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Malang maupun pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sebenarnya memiliki segudang program terobosan yang dirancang untuk pemberdayaan masyarakat.
Bantuan tersebut meliputi berbagai sektor produktif, mulai dari bibit ternak, sarana budi daya perikanan, hingga alat mesin pertanian (alsintan) modern.
Namun, ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak aspirasi masyarakat yang terkendala masalah administratif. Syarat utama penyaluran bantuan sosial maupun hibah modal usaha mewajibkan penerima terdaftar sebagai kelompok atau lembaga resmi yang sah secara hukum.
“Seringkali bantuan sulit turun karena calon penerima belum berkelompok. Jika sudah berbentuk KUBE atau lembaga resmi, akses bantuan dari dinas tingkat kabupaten maupun kementerian akan terbuka lebar,” tambah politisi dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
Fokus Optimalisasi Potensi Lokal
Aris berharap, dengan terbentuknya kelompok-kelompok usaha baru, potensi lokal di desa-desa—khususnya pada sektor peternakan, perikanan, dan pertanian—dapat dikelola secara profesional oleh para perempuan. Hal ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
DPRD Kabupaten Malang, tegas Aris, akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah.
“Harapannya, mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup dari hari ke hari, tetapi benar-benar bisa mandiri secara finansial. Kami di dewan akan terus mengawal agar program-program pro-rakyat ini sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya. (*/Ra Indrata)
