Tak Pasang Foto Wabup, PKB Tuntut Perumda Tirta Kanjuruhan Minta Maaf

MALANG POST – Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/tahun 2026, yang digelar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan, berbuntut panjang. Lantaran tidak menampilkan foto Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj. Lathifah Shohib, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, menuntut

Saat halal bihalal tersebut, backdrop acara yang dipasang, hanya menampilkan foto Bupati Malang, HM Sanusi, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Tetapi tidak menyertakan foto Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib, sebagaimana biasa backdrop di acara-acara resmi.

PKB Kabupaten Malang, sebagai partai pengusung Lathifah dalam Pilkada 2025 lalu, menuntut Perumda Tirta Kanjuruhan meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada Wakil Bupati Malang.

“Kami meminta Perumda Tirta Kanjuruhan meminta maaf ke beliau (Wakil Bupati) secara resmi dan terbuka,” ucap Bendahara DPC PKB, sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, H. Ali Murtadlo, saat ditemui awak media, Senin (30/3/2026) kemarin.

Pria yang akrab disapa Gus Tadlo ini menegaskan, meski halal bihalal itu sudah digelar pada Jumat (27/3/2026) lalu, tetapi hingga saat ini, permintaan maaf tersebut belum dilakukan oleh jajaran direksi Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Tadi saya cek ke Wabup, belum ada permintaan maaf dari direksi Tirta Kanjuruhan. Untuk itu kami berharap kepada jajaran direksi Tirta Kanjuruhan, untuk segera meminta maaf kepada Wakil Bupati secara langsung dan terbuka, serta tidak mengulangi lagi,” katanya.

Bendahara DPC PKB, sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, H. Ali Murtadlo. (Foto: Istimewa)

Sebab, lanjut Gus Tadlo, dengan tidak dipasangnya foto Wabup Lathifah Shohib tersebut, selain melanggar aturan juga dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang.

“Menurut kami itu tidak layak. Secara undang-undang, foto Bupati dan Wakil Bupati harus selalu dipasang sebagai satu kesatuan simbol kepemimpinan daerah. Nah ini apa pertimbangannya, Tirta Kanjuruhan tidak memasang Wabup, yang dipasang malah Sekda. Apakah ini disengaja atau tidak, kami belum mendapat kejelasannya,” jelasnya.

Terlebih, tambah Gus Tadlo, hubungan Bupati dan Wakil Bupati tetap baik-baik saja, dan tidak ada masalah internal. “Hubungan beliau (Bupati dan Wabup) baik-baik saja, aman dan enjoy-enjoy saja. Kami tidak tahu kenapa Tirta Kanjuruhan seperti ini,” terangnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan, Samsul Hadi, pasca peristiwa tersebut? Gus Tadlo mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan dan telah meminta maaf serta berjanji akan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Wabup.

“Saya WA Pak Samsul, beliau minta maaf dan berjanji akan datang ke Bu Wabup. Tapi sampai saat ini kami belum mendapat kejelasan mengenai alasan atau siapa yang membuat keputusan tersebut,” akunya.

Apalagi, Gus Tadlo menegaskan, persoalan ini juga sudah sampai ke tingkat DPP PKB, walau belum ada instruksi khusus dari pusat.

“Jakarta (DPP PKB) sudah dengar, tapi saya belum mendapat perintah apa dari mereka. Yang jelas, di Kabupaten Malang, DPC, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi II sudah memberikan komentar terkait hal ini,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, wartawan media online ini berupaya mengkonfirmasi ke Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan H Syamsul Hadi melalui pesan WhatsApp. Namun, belum merespon apa yang dipermasalahkan oleh PKB tersebut. (*/Ra Indrata)