MALANG POST – Pemerintah Kota Malang, saat ini tengah mengkaji opsi penerapan work from home (WFH), untuk efisiensi tanpa harus menganggu pelayanan publik.
Plt Asisten 3 Sekkota Malang, Muhammad Sailendra, saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk menegaskan, penerapan WFH bagi ASN saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Kebijakan ini bukan instruksi massal, melainkan upaya mencari pola kerja yang lebih fleksibel dan efisien.
“Meskipun WFH berpotensi menekan konsumsi energi transportasi, prioritas utama pemerintah tetap pada kelancaran pelayanan publik di lapangan.”
“Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dipastikan tetap beroperasi secara luring agar kebutuhan warga tidak terhambat,” katanya di acara yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Jumat (27/3/2026).
Pemerintah, katanya, terus mengevaluasi infrastruktur digital untuk memastikan kinerja ASN tetap terukur meski bekerja dari luar kantor.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penghematan energi lingkungan dan produktivitas birokrasi yang optimal.
Namun Guru Besar Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si mengingatkan, penghematan energi di kantor seringkali hanya memindahkan beban konsumsi ke rumah.
Hal ini berpotensi mengakibatkan lonjakan tagihan listrik dan internet mandiri, yang dapat membebani ekonomi keluarga jika tidak diatur dengan bijak.
“Secara ekonomi makro, efisiensi nasional hanya akan tercapai jika penurunan penggunaan energi di gedung kantor, jauh lebih besar daripada kenaikannya di rumah.”
“Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang matang agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat,” katanya.
Disarankan, adanya evaluasi menyeluruh terhadap biaya operasional kerja, agar tidak timbul ketimpangan ekonomi baru. Transformasi ini, harus dikelola dengan tepat supaya tidak justru melemahkan konsumsi rumah tangga di tengah tantangan ekonomi.
Sementara itu, Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si menilai, efisiensi energi melalui WFH sangat bergantung pada kematangan tata kelola digital.
Pihaknya menekankan, tanpa sistem pemantauan kinerja yang kuat, perubahan pola kerja justru berisiko menurunkan efektivitas birokrasi.
“Efisiensi energi bukan sekadar mematikan lampu kantor. Tetapi bagaimana mengubah budaya kerja menjadi lebih ringkas dan adaptif,” sebutnya.
Tri menyampaikan, infrastruktur teknologi yang mumpuni adalah kunci utama agar pelayanan publik tetap responsif terhadap kebutuhan warga.
Oleh karena itu, regulasi terkait WFH harus terus dievaluasi secara berkala agar tidak menciptakan celah dalam pelayanan administrasi.
WFH dipandang sebagai investasi jangka panjang, untuk membangun sistem pemerintahan yang modern, efisien dan ramah lingkungan. (Nurul Fitriani/Ra Indrata)
