Malang – Vaksin Sinovac asal Tiongkok, sudah berada di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur di Surabaya. Jumlahnya 77.760 vaksin. Tetapi belum bisa disebar ke kabupaten/kota. Vaksin itu belum memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).Tetapi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sudah pasang target. Minggu ketiga Januari, vaksinasi bisa dilakukan.
Dari lokasi isolasi mandiri, Khofifah menyampaikan target tersebut lewat Instagram. Juga menegaskan, 2.404 tenaga vaksinator, sudah siap melakukan vaksinasi Covid-19. Jumlah itu akan terus bertambah. Akan ada pelatihan untuk 73 angkatan. Diikuti 100 orang calon vaksinator di setiap angkatan.
‘’Pelatihan untuk penambahan tenaga vaksinator, dilakukan dalam 19 gelombang. Di 968 puskesmas sebanyak 2.904 orang dan di 435 rumah sakit dengan total 4.350 orang. Setelah pelatihan, jumlah vaksinator akan bertambah sebanyak 7.254 orang yang telah bersertifikat,’’ katanya.
Sementara di Kota Malang sendiri, belum bisa memastikan jadwal penerimaan vaksin. Meski sudah berada di Surabaya. Distribusi tetap menunggu Pemprov Jatim. Juga untuk jumlah vaksin tahap pertama yang akan diterima.
Husnul Muarif, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Malang menyebutkan, secara simbolitas nantinya pejabat negara dan pemerintahan, akan menerima vaksin yang pertama kali. Baru dilanjutkan untuk vaksinasi di daerah-daerah. Hal ini dipastikan dalam Rakor bersama Mendagri, Menkes dan Kepala BNPB secara virtual, Selasa (5/1).
‘’ Terkait mekanisme pendistribusian vaksin serta terkait penjadwalan vaksinasi, sudah disampaikan Kementerian Kesehatan. Tanggal 13 Januari 2021 nanti, vaksinasi simbolis dilakukan kepada presiden serta pejabat. Keesokan harinya, pemerintah daerah dipersilakan melakukan vaksinasi. Sesuai skala prioritas masing-masing. Khusus Jatim, Gubernur telah merencanakan jika penyuntikan vaksin Sinovac, dimulai pada pekan ketiga Januari 2021,’’ katanya.
Disebutkan pula, saat pelaksanaan vaksinasi di daerah, harus diatur dengan tepat. Agar tidak terjadi kerumunan. Pemerintah Pusat juga mengimbau Pemda untuk mengantisipasi adanya keributan (rush) saat distribusi dimulai.
“Jadi jangan sampai nanti ada saling desakan atau rebutan untuk dapat vaksin. Di tingkat daerah, itu agar diatur mencegah rush itu terjadi,’’’ kata dia kepada awak media usai rakor.
Karenanya pemerintah daerah diminta melakukan sosialisasi menyeluruh. Agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. Termasuk, menyampaikan skala prioritas penerima vaksin. Seperti dalam regulasi, prioritas pertama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan. Setelah itu menyusul aparat TNI/Polri dan petugas pelayanan publik. Jika semua sudah mendapat vaksin, baru masyarakat yang rentan terpapar Covid-19 atau pasien kontak erat. Berikutnya masyarakat umum lainnya.
‘’Tahapan-tahapan ini harus betul-betul ditata. Agar skala prioritas bisa dimaksimalkan dan tidak sampai salah pendataan. Misalnya, pasien tahap keempat masuk ke tahap pertama. Kalau untuk pengaturannya sepenuhnya menjadi kebijakan daerah. Supaya tidak terjadi kekacauan,’’ sebut Direktur RSUD Kota Malang ini.
Terlepas dari vaksinasi, sesuai dengan instruksi dari BNPB, masyarakat tetap diminta untuk mematuhi protokol Covid-19.
‘’Vaksin ini hanya salah satu upaya, untuk mencegah Covid-19. Karenanya protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan,’’ kata Husnul.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Sri Winarni menambahkan, pihaknya saat ini dalam tahap inventarisasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), yang ada di Kota Malang. Mulai dari Rumah Sakit, Klinik hingga Puskesmas.
Fasyankes sebagai pelaksana vaksinasi, kata dia, harus memenuhi sejumlah syarat. Mulai kesediaan tenaga pelaksana vaksinasi, sarana penyimpanan vaksin (cold chain) sesuai standar hingga izin operasional faskes.
‘’Di samping itu juga sudah dilakukan pelatihan bagi vaksinatornya secara virtual. Saat ini kami masih terus melakukan kesiapan untuk itu. Lebih lanjut, kita masih menunggu instruksi dari pusat maupun provinsi,’’ ujarnya. (jof/rdt)