Pilkada Malang Cacat Prosedur

Malang – Tim Malang Jejeg yang mengusung paslon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko menyebut pelaksanaan Pilkada Kab Malang, cacat prosedur. Pasalnya, KPU Kab Malang telah menghilangkan hak suara beberapa warga.

“Ada cacat prosedur yang dilakukan KPU. Saat proses pemungutan suara. Juga penghitungan suara. Hingga kini, belum ada data yang kami terima. Jika saudara kita yang berada di Lapas, tahanan Polres Malang, yang dirawat di rumah sakit memberikan hak suara. Padahal mereka secara konstitusi punya hak. Nah ini yang kami pertanyakan. Kenapa kok dihilangkan?,” heran Soetopo Dewangga, Ketua Tim Kerja Malang Jejeg.

“Apa pun alasannya. Ini pesta demokrasi. Harusnya semua warga memiliki hak yang sama. Kalau (hak memberikan suara sebagian warga.red) dihilangkan, ada ancaman pidananya juga kalau begini,” imbuh Soetopo.

Hal lain yang menjadi sorotan, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK. Menurutnya,  juga cacat prosedur. Lantaran saat proses rekapitulasi, dihadiri Muspika setempat.

“Semua kecamatan dihadiri Muspika. Hanya satu yang tidak dihadiri. Yakni Kecamatan Wagir. Sedangkan dari 32 kecamatan, ada 13 Muspika malah memberikan sambutan. Itu saat proses rekapitulasi berlangsung. Kami menginginkan pemungutan suara ulang di 13 kecamatan itu. Karena cacat prosedur,” terangnya.

Inilah yang menjadikan cacat prosedur. Jika dilihat dari terminologi hukum Pasal 4 Ayat 2 PKPU No. 19 Tahun 2020: Proses perhitungan suara boleh dihadiri oleh pihak terkait. Seharusnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan rekapitulasi suara. Dalam hal ini, KPU Kab Malang. Namun, KPU memiliki penafsiran berbeda.

“Berdasarkan terminologi hukum. Pihak terkait adalah pihak yang berkaitan dengan rekapitulasi suara. KPU menafsirkan pihak terkait itu Muspika. Terus apa hubungannya rekapitulasi suara dengan Muspika dengan pak Camat? Apa ada hubungannya? Itu cacat prosedurnya,” tegasnya.

Untuk itu, Malang Jejeg akan melaporkan KPU Kab Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Atas dugaan, melakukan prosedur rekapitulasi yang cacat dan menghilangkan hak suara sejumlah warga.

“Kami cuma ingin Law Enforcement. Hukum ditegakkan begitu saja. Karena nanti akan jadi pelajaran bagi peserta selanjutnya juga,” pungkasnya.

Hal ini, langsung dibantah KPU Kab Malang. Menegaskan jika penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tidak melanggar PKPU nomor 19 tahun 2020. 

“Dalam proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. tidak ada yang salah prosedur. Kami prinsipnya sudah sesuai dengan peraturan. Tapi kalau ada yang mau lapor ya kami persilahkan,” ungkap Komisioner Marhendra Pramudya Mahardika.

Pria yang akrab disapa Dika menjelaskan. Undangan Muspika ke rekapitulasi suara tingkat kecamatan adalah sah. Tidak melanggar aturan.

“Yang dipermasalahkan ‘kan Pasal 4 Ayat 2 PKPU No. 19 Tahun 2020 itu. Kami dinilai telah menafsirkan sendiri tentang pihak terkait. Menurut kami, sah-sah saja mengundang Muspika. Selama tidak ada indikasi memihak. Kemarin itu (Muspika.red) cuma membuka saja. Terus pulang,” jelasnya.

Terkait penyaluran hak suara masyarakat yang sedang menjalani tahanan dan dirawat di rumah sakit. Dika menyebutkan sudah memberikan haknya. “Mereka sudah memberikan hak suaranya. Petugas KPPS di TPS yang dekat dengan lokasi rumah sakit, kantor Polres Malang, dan juga SAE L’Sima mendatangi,” terangnya.

Anggota KPPS memfasilitasi tahanan dan pasien di rumah sakit dengan membuat TPS di ruang tahanan ataupun di sekitar kawasan SAE L’Sima.

“Mereka (petugas KPPS.red) datang dari satu ruang isolasi ke isolasi lain di rumah sakit. Memberi kesempatan menggunakan hak suara. Sudah dilakukan. Saya cek sendiri di RS Wava Husada, 9 Desember kemarin,” pungkas Dika. (riz/jan)