Gubernur Khofifah ingatkan agar Pilkada terapkan protokol kesehatan berlapis
SURABAYA – Untuk memastikan seluruh protokol kesehatan (Prokes) diterapkan secara disiplin saat digelar Pilkada serentak di Jawa Timur, Rabu (9/12), Pemprov Jatim akan mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Mereka disebar di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan pelanggaran Prokes.
“Untuk masjid dan mushola, saya harap bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai jam yang tercantum dalam.undangan memilih. Ingatkan pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12).
Seperti dilansir dalam Siaran Pers Humas Pemprov Jatim, Selasa (8/12), Khofifah meminta pelaksanaan Pilkada serentak di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, untuk menerapkan protokol kesehatan secara berlapis. Baik saat pencoblosan, saat penghitungan maupun pasca penghitungan.
Pelonggaran terhadap protokol kesehatan, seperti syukuran kemenangan yang kurang mematuhi Prokes bisa memunculkan risiko serius, yakni kemunculan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.
“Kita semua harus sadar betul jika Covid-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara, peserta Pemilu maupun pemilih. Bahkan menurut saya harus berlapis,” kata Khofifah.
Hadir dalam Rakor tersebut, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kejaksaan Tinggi M. Dhofir, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, jajaran KPU Jatim, Bawaslu Jatim, beserta Pj. Bupati Sidoarjo Hudiono dan jajaran Forkopimda Sidoarjo.
Khofifah mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan seperti 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan tetap harus terus dilakukan.
Ia mengilustrasikan jika tahapan yang berlangsung mulai pagi hingga malam, maka penyelenggara harus memikirkan cara mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun.
Tak hanya itu, baik KPPS maupun tim panitia TPS termasuk seluruh saksi harus menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. Pun dengan ketersediaan masker yang harus dipersiapkan ekstra, mengingat idealnya masker diganti setiap 4 jam sekali.
“Apabila ada satu orang yang tidak terdeteksi dan menjadi OTG ketika bertemu dengan banyak orang ini akan sangat berbahaya. Puskesmas harus melakukan pelapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS. Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan Puskesmas saat Pilkada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Khofifah bersama jajaran Forkopimda menyambangi sejumlah TPS untuk mengecek kelengkapan sarana dan prasarana. Termasuk di antaranya alur proses pencoblosan oleh masyarakat, mulai dari ruang tunggu hingga keluar TPS. (Aziz Tri P)
