Sudah Dicairkan Rp 423 Triliun.

Jakarta – Realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) hingga 25 November, atau kuartal IV sudah dicairkan Rp 423,23 triliun atau 60,9 persen dari total Rp 695,2 triliun. 

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya melakukan realokasi dalam anggaran PEN. Tujuannya untuk memberikan fokus yang lebih besar, pada program Perlindungan Sosial, yang meningkat menjadi Rp 234,34 triliun. Sebelumnya Rp 203,90 triliun. Selain itu, pagu anggaran sektor kesehatan juga ditingkatkan alokasinya  menjadi Rp 97,26 triliun dari sebelumnya Rp 87,55 triliun. 

‘’Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan. Karena rencana kita untuk melakukan program vaksinasi,’’ ungkapnya saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan pemulihan ekonomi di Kantor Presiden, Rabu kemarin.

Secara keseluruhan, program KPCPEN disalurkan pada enam sektor. Rinciannya, sektor kesehatan Rp 39,69 triliun (40,81 persen) dari pagu Rp 97,26 triliun, sektor Instentif Usaha realisasinya Rp 44,82 triliun (37,16 persen) dari pagu Rp120,61 triliun, sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp 203,60 triliun (86,88 persen) dari pagu Rp234,34 triliun.

Kemudian sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) realisasi Rp 97,05 triliun (84,53 persen) dari pagu Rp 114,81 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasi Rp 36,06 triliun (54,66 persen) dari pagu Rp 65,97 triliun dan sektor Pembiayaan Korporasi realisasi Rp 2 triliun atau (3,22 persen ) dari pagu Rp 62,22 triliun. 

Sementara terkait anggaran Sovereign Wealth Fund (SWF), yang masuk ke dalam anggaran PEN, Budi menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait Pembiayaan Korporasi, agar diberikan stimulus untuk meningkatkan investasi, bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Salah satunya yang melibatkan instrumen investasi, dimana pengembangan korporasi di Indonesia, bisa dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri. 

‘’Itu sebabnya, kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini, akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia, dan juga lapangan kerja di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kita saat pandemi ini,’’ Budi menerangkan. 

Dalam penyelenggaraan operasi yustisi ini, tambah Khusairi, diharapkan masyarakat bisa terus mematuhi protokol kesehatan. Walaupun persentasenya menurun, namun tetap saja ada yang melanggar.

‘’Semoga (Covid-19) bisa cepat berlalu. Tapi masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau bisa saat kita menggelar operasi yustisi, lagi tidak ada yang ditindak. Itu artinya masyarakat benar-benar mematuhi,’’ tandasnya. (san/jan)