
Eko Waluyo, mungkin salah satu potret dari jutaan guru tidak tetap (GTT) dengan gaji rendah. Sebesar Rp 750 ribu/bulan. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lajang asal Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang inipun nyambi membantu orangtua di bengkel.
Pandemi Covid-19 membuat bengkel tutup. Untuk menutup kebutuhan hidup, sejak pekan lalu dia mengakalinya dengan jualan jamur krispi. Lumayan ada pemasukan tambahan.
Masih banyak GTT di Malang Raya yang gajinya jauh di bawah upah minimum kerja (UMK). Sebagian besar di bawah Rp 1 juta. Jumlah guru SD negeri di Kota Malang 1.714 orang. Guru SD swasta 2.449 orang. Untuk SD Kota Malang masih kekurangan 740 guru. Rinciannya guru kelas kurang 374 orang, guru agama 199, dan guru olah raga 167 orang.
Untuk guru SMP Kota Malang kekurangan 353 orang. Kekurangan guru SD dan SMP ini ditutup dengan guru tidak tetap (GTT). Di Kota Batu, jumlah GTT SD dan SMP sederajad sebanyak 1.516 orang. Di Kabupaten Malang, jumlah GTT-nya paling besar yaitu 6.021 orang. Rinciannya, 4.747 GTT SD dan 1.274 GTT SMP.
Selain gaji, para GTT dapat insentif. Besarnya, masing-masing daerah berbeda. Di Kabupaten Malang Rp 2,4 juta sampai Rp 2,9 juta per tahun. Di Kota Batu Rp 400 ribu sampai Rp 750 ribu per bulan. Tetapi tidak semua GTT mendapat insentif. Di Kota Malang, Walikota Sutiaji masih mengupayakan skenaria kenaikan gaji GTT dari Rp 300 ribu/bulan ke paling tinggi Rp 2,7 juta.
Karena itu, mereka gembira dan bersyukur, ketika ada kabar Mendikbud Nadiem Makarim akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-PNS di Indonesia. Menurut Mas Menteri, sapaan akrab Mendikbud, besarannya Rp 1.800.000. Untuk 2.034.732 orang. Yaitu guru, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, laboratorium, administrasi. Semua sekolah dan perguruan tinggi. Total anggaran yang disiapkan Rp 3,662 triliun.
“Alhamdulillah. Meski tidak semua bisa mendapatkan. Sebab sudah ada beberapa yang telah menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Koordinator Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPGRI) Kabupaten Malang, Ary Susilo.(Tim DMP/ekn)
>>>>Selengkapanya di Harian DIs Way Malang Post Edisi Kamis (19/11)