MALANG POST – Bea Cukai Malang bersama Satpol PP Kabupaten Malang memusnahkan 3,27 juta batang rokok ilegal bernilai Rp4,91 miliar di gudang Pagak, Rabu (11/11/2026), memulihkan potensi kerugian negara Rp2,47 miliar berkat penguatan sinergi TNI-Polri dan alokasi DBHCHT 2026.
Ancaman peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah Malang Raya, terus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Menginjak pertengahan pekan kedua November 2026, Bea Cukai Malang menggelar aksi pemusnahan barang bukti hasil penindakan.
Lokasi pemusnahan dipusatkan di gudang PT Alam Sinar, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, pada Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 3.278.852 batang rokok tanpa pita cukai resmi (polosan) dihancurkan hingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan tersebut, diperkirakan menembus angka fantastis, yakni Rp4,91 miliar.
Dari keberhasilan aksi penindakan penegakan hukum ini, negara sukses mengamankan potensi kerugian keuangan sebesar Rp2.471.222.632.
Pemusnahan massal tersebut dipimpin oleh jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, didampingi aparat TNI dan Polri.
Tingginya volume barang bukti yang dimusnahkan, menjadi potret nyata bahwa pengawasan di ranah cukai wajib digencarkan secara konsisten.
Sinergi dan Pengawasan Barang Milik Negara

BERANGUS: Pemusnahan barang bukti rokok ilegal, di gudang PT Alam Sinar, Pagak, Kabupaten Malang. (Foto: Suseno/Malang Post)
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, Johan Pandores, melalui Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pitoyo Pribadi, menegaskan komitmen penindakan tersebut.
Pitoyo membeberkan bahwa pemusnahan ini, merupakan bukti transparansi dan tanggung jawab Bea Cukai dalam mengelola barang hasil penindakan.
Barang yang telah berstatus menjadi Barang Milik Negara (BMN), wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan prosedur hukum perundang-undangan. Langkah pemusnahan menjamin agar jutaan batang rokok ilegal tersebut, tidak berbelok kembali ke jaringan perdagangan gelap.
Pitoyo menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dalam mempersempit ruang gerak para penyelundup.
”Pemusnahan ini menegaskan keseriusan kami memberantas rokok ilegal. Kami tidak bisa bekerja sendiri, sinergi bersama Pemkab, TNI, dan Polri menjadi kekuatan penting,” ujar Pitoyo Pribadi, Rabu (11/11/2026).
Dukungan DBHCHT 2026 dan Peran Publik

Senada dengan Bea Cukai, Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Indra Gunawan, menyebut perusakan barang bukti ini sebagai pesan efek jera bagi para pelaku tindak pidana cukai.
Pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi praktik penyalahgunaan ketentuan pita cukai di Kabupaten Malang.
Indra menambahkan, langkah pemberantasan rokok ilegal terkoneksi langsung dengan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Kucuran DBHCHT dialokasikan secara efisien untuk mendukung operasi pengawasan gabungan, penindakan di jalan raya, hingga agenda pemusnahan.
Penataan industri rokok legal dan penumpasan rokok polosan krusial untuk menjaga iklim persaingan usaha agar tetap sehat.
”Melalui langkah bersama ini, kami berkontribusi menjaga penerimaan negara. Jangan sampai negara dirugikan akibat penyalahgunaan cukai,” pungkas Indra Gunawan.
Pemerintah mengimbau masyarakat luas untuk aktif menolak, tidak membeli, maupun tidak membantu mengedarkan rokok tanpa pita cukai resmi. (Suseno/Ra Indrata)




