Patroli Rutin Tak Bikin Jera: Kasatpol PP Kota Malang Prayitno Sebut Mayoritas PKL dari Luar Daerah

MALANG POST – Akademisi tata kota Universitas Brawijaya bersama jajaran Satpol PP Kota Malang dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur membedah carut-marut alih fungsi trotoar (pedestrian ways) di kawasan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) dalam siaran talkshow Radio City Guide 911 FM, Kamis (12/11/2026).

Okupansi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di koridor Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) terus menyisakan persoalan pelik.

Dalam talkshow Radio City Guide 911 FM pada Kamis (12/11/2026), Dosen Tata Kota Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal, menegaskan bahwa pedestrian ways bukan sekadar jalur perlintasan pejalan kaki, melainkan juga ruang interaksi sosial warga.

Ketika lapak PKL merampas dua fungsi utama tersebut, ketegasan pengawasan dan penegakan aturan patut dipertanyakan.

Rizal menyarankan pemerintah daerah tidak sekadar melakukan penggusuran, melainkan mendata seluruh pedagang dan membuka ruang diskusi untuk mencarikan titik relokasi yang aman serta nyaman.

“Pemerintah perlu melakukan pendataan PKL lalu membentuk ruang dialog guna mencari solusi tempat relokasi yang layak,” ujar Fauzul Rizal.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, membeberkan bahwa pihaknya berpatokan pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan untuk menjaga fungsi fasilitas umum.

Personel Satpol PP bersama Dinas Perhubungan turun berpatroli setiap hari di sepanjang Suhat untuk menertibkan parkir liar dan lapak pedagang.

Namun, para PKL kerap kembali nekat berjualan begitu petugas meninggalkan lokasi.

Faktanya, mayoritas pedagang yang memadati trotoar Suhat tersebut justru bukan ber-KTP Kota Malang, melainkan berasal dari luar daerah.

Prayitno sepakat bahwa penghalauan fisik semata tidak menyelesaikan akar masalah tanpa sinergi lintas instansi seperti Diskopindag untuk menyediakan lahan relokasi resmi.

“Penghalauan saja tidak menyelesaikan masalah. Perlu koordinasi dengan Diskopindag untuk menentukan lokasi pemindahan PKL,” ungkap Prayitno.

Kepala UPT P3 LLAJ Malang Dishub Provinsi Jatim, M. Binsar, menjelaskan bahwa meski status Jalan Suhat berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim, penataan PKL dan parkir tetap merujuk pada regulasi Pemkot Malang.

Mengacu pada PP Nomor 34 Tahun 2006, trotoar mutlak diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Binsar mengingatkan bahwa sesuai UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, pengendara bermotor yang merampas hak dan mengabaikan keselamatan pejalan kaki terancam sanksi denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan.

Ia mendorong edukasi masif sekaligus pemasangan papan peringatan sanksi hukum di sepanjang trotoar Suhat.

“Aturan sanksi kurungan dan denda bisa dipasang di sekitar trotoar sebagai edukasi tegas bagi pelanggar,” pangkas Binsar. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)