Bangun Tradisi Intelektual Kader, PKB Kota Batu Bedah Pemikiran Sosialisme Islam Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati

​MALANG POST – DPC PKB Kota Batu dipimpin Nurochman menggelar bedah buku pemikiran Sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati di Bumiaji, Rabu (11/11/2026), menghadirkan Prof. Wahyudi Winarjo dan Dr. Slamet Hendro Kusumo untuk menghidupkan tradisi kajian kritis kader ala bahtsul masail.

Partai politik tidak cukup hanya bergerak saat menjelang pemilihan umum (pemilu). Kader juga harus dibekali tradisi berpikir kritis agar mampu memahami persoalan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

​Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik dan bedah buku bertema “Sosialisme Islam: Refleksi Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati” yang digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu di Pondok Kekep, Jalan Raya Selecta, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Rabu (11/11/2026).

​Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Ketua DPC PKB Kota Batu sekaligus Wali Kota Batu, Nurochman, jajaran pengurus partai, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu, serta perwakilan badan otonom. Di antaranya IPPNU, Fatayat NU, GP Ansor, dan IKAPMII Kota Batu.

​Dua buku menjadi bahan diskusi utama, yakni Islam dan Sosialisme karya Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto dan Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati karya Eko Supriyadi. Diskusi menghadirkan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si., serta seniman sekaligus praktisi sosial, Dr. Slamet Hendro Kusumo, S.H., M.M.

​Salah satu gagasan yang mengemuka adalah bahwa Islam tidak semestinya berhenti pada praktik ibadah ritual semata. Nilai tauhid harus tercermin dalam kehidupan sosial, terutama melalui perjuangan melawan ketidakadilan, penindasan, dan ketimpangan.

​Slamet Hendro Kusumo menjelaskan bahwa pemikiran sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto berangkat dari prinsip tauhid. Bukan sekadar persoalan pembagian harta, melainkan juga menyangkut martabat manusia, persaudaraan, dan persamaan derajat.

​DISKUSI PUBLIK: Ketua DPC PKB Kota Batu sekaligus Wali Kota Batu Nurochman saat mengikuti diskusi publik dan bedah buku Sosialisme Islam. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Gagasan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap kapitalisme kolonial, feodalisme, hingga perilaku pedagang muslim yang justru melakukan penindasan. “Islam adalah pergerakan, bukan hanya ritual,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

​Sementara itu, dalam pemikiran Ali Syari’ati (1933–1977), tauhid tidak hanya dipahami sebagai teologi, melainkan juga ideologi yang mendorong pembebasan manusia. Selama masih terdapat kelas penguasa dan kelompok tertindas, nilai tauhid dinilai belum sepenuhnya ditegakkan.

​Syari’ati juga membaca pemikiran Karl Marx secara kritis. Ia menerima analisis mengenai penindasan, tetapi menolak pandangan bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat, kecuali ketika agama telah dijinakkan dan dijadikan alat pembenaran oleh penguasa.

​Slamet kemudian menarik benang merah dari kedua pemikiran tersebut melalui pentingnya membangun kesadaran masyarakat. “Sadar dulu, baru bebas,” tegasnya.

​Ia mengaitkannya dengan konsep Jawa mulat sarira, yakni kemampuan berkaca dan mengoreksi diri. Menurutnya, bentuk penjajahan saat ini tidak selalu hadir melalui kekuasaan fisik. Gaya hidup konsumtif hingga algoritma media sosial juga dapat memengaruhi cara berpikir dan kesadaran masyarakat.

​Ia membagi kesadaran masyarakat menjadi tiga tingkatan. Pertama, kesadaran magis, ketika kemiskinan dianggap sebagai nasib. Kedua, kesadaran naif, ketika persoalan hanya dilihat dari kesalahan individu atau pihak lain. Ketiga, kesadaran kritis, ketika masyarakat mampu melihat ketimpangan sebagai persoalan sistem yang dapat diubah.

​Oleh karena itu, ia mengingatkan agar agama tidak dijadikan doktrin untuk membenarkan kekuasaan. Sebab, wahyu bersifat mutlak, sedangkan penafsiran manusia terhadapnya dapat bersifat relatif.

​Senada dengan hal itu, Prof. Wahyudi Winarjo menilai sosialisme lahir sebagai respons terhadap ketimpangan antara pemilik modal dan masyarakat yang tidak memiliki alat produksi maupun akses pendidikan. Dalam perspektif tersebut, kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya kekayaan, melainkan juga dari terpenuhinya kebutuhan, terjaganya harkat dan martabat, serta kedaulatan masyarakat.

​“Apa pun boleh dilakukan asal untuk kepentingan rakyat, apa pun tidak boleh dilakukan kalau bertentangan dengan kepentingan rakyat,” katanya.

​Ia memaparkan tiga asas utama pemikiran Tjokroaminoto, yakni kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ketiganya harus diwujudkan dalam sistem dan struktur sosial, antara lain melalui zakat, kritik terhadap riba, penguatan koperasi, serta pendidikan.

​Menurut Wahyudi, kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa ketidakadilan yang masih terjadi menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Islam belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan sosial. Umat, lanjutnya, perlu membawa ajaran Islam ke ranah praksis dan emansipatoris. Artinya, keberpihakan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama kepada kelompok rentan seperti pekerja tanpa penghasilan tetap, pengangguran, gelandangan, dan pengemis.

​Ia juga menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah sejalan dengan semangat pemikiran kedua tokoh tersebut. Namun, masih ada ruang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

​Salah satu usulannya adalah meningkatkan kedaulatan warga atas manfaat sektor pariwisata. Misalnya, dengan melibatkan rumah-rumah warga sebagai tempat penginapan (homestay) yang didukung pelatihan bahasa Inggris dan pemahaman budaya.

​Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, melainkan juga ikut mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. “Ini bukan berarti menolak kapitalisme, tetapi bagaimana rakyat juga ikut menikmati hasil pembangunan,” jelasnya.

​Sementara itu, Nurochman mengatakan bahwa bedah buku sengaja dipilih sebagai salah satu cara membangun tradisi intelektual di lingkungan partai. Menurutnya, partai politik harus menjadi ruang pembelajaran, bukan sekadar kendaraan untuk kepentingan elektoral.

​“Partai sedang mengajari kita berpikir. Partai mendorong kita untuk menjadi pemikir yang kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.

​Ia menegaskan bahwa PKB memiliki akar sejarah dalam perjuangan keadilan sosial, persamaan, persaudaraan, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang menjawab kebutuhan rakyat.

​Oleh karena itu, DPC PKB Kota Batu berencana menghidupkan kembali tradisi kajian intelektual bagi kader di semua tingkatan. Salah satunya dengan mengadopsi semangat kajian bahtsul masail yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

​Pembahasan buku-buku lain juga akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Cak Nur—sapaan akrab Nurochman—menegaskan bahwa ruang diskusi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kader internal, melainkan juga terbuka bagi komunitas lain.

​Dalam konteks pemerintahan, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan bukan terletak pada keinginan kepala daerah atau pimpinan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. “Bukan kebijakan yang dilatarbelakangi keinginan wali kotanya atau pimpinannya,” imbuhnya.

​Ia mencontohkan Program Beasiswa Seribu Sarjana sebagai salah satu kebijakan jangka panjang Pemkot Batu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dampak program tersebut memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi baru akan terlihat dalam empat hingga lima tahun mendatang.

​Melalui diskusi tersebut, Cak Nur berharap kader PKB tidak hanya memahami nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara konseptual. Lebih dari itu, nilai tersebut harus menjadi landasan dalam membaca persoalan sosial, mengawal kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)