Pengurus DPC PKB Kota Malang Dikukuhkan: Nama Pengurus Jangan Hanya di Atas Kertas

MALANG POST – Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, mengukuhkan kepengurusan DPC PKB Kota Malang masa bakti 2026–2031 pimpinan Hikmah Bafaqih di Hotel Savana, Malang, Sabtu (18/10/2026) malam, dengan menekankan pentingnya kerja nyata dan politik kehadiran di tengah masyarakat.

Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Malang masa bakti 2026–2031 resmi terbentuk. Dinakhodai oleh Anggota DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, jajaran pengurus baru tersebut dikukuhkan secara khidmat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, mewakili Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Sabtu (18/10/2026) malam.

Momen pengukuhan yang dipusatkan di Hotel Savana, Kota Malang, tersebut berlangsung meriah. Agenda ini dihadiri oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dua mantan Wali Kota Malang HM. Anton (Abah Anton) dan Sutiaji, serta jajaran kiai, pimpinan lintas partai politik, Bawaslu, KPU, dan ratusan kader simpatisan.

Acara pengukuhan dikemas bernuansa inklusif dengan menampilkan pertunjukan musik Netra Band serta lantunan ayat suci Al-Qur’an dan saritilawah tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Madura, dan Inggris) yang dibawakan oleh para penyandang disabilitas netra.

Struktur baru DPC PKB Kota Malang didominasi oleh wajah-wajah muda potensial. Posisi Sekretaris diamanahkan kepada Saniman Wafi, sedangkan posisi Wakil Ketua diisi oleh M. Anas Muttaqin, Damanhuri, Arif Wahyudi, dan jajaran figur muda lainnya. Adapun posisi Bendahara dipercayakan kepada Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto.

Menyampaikan amanat Ketua DPW PKB Jatim A. Halim Iskandar, Bendahara DPW PKB Jatim M. Solichul Umam menegaskan agar nama-nama pengurus yang telah dikukuhkan tidak sebatas formalitas tertulis di atas kertas. Selepas pelantikan, seluruh fungsionaris diinstruksikan untuk langsung bergerak menyapa warga dan menerapkan filosofi “politik kehadiran”.

PENGUKUHAN: Sekjen DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, saat mengukuhkan pengurus DPC PKB Kota Malang. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)

Menanggapi instruksi tersebut, Ketua DPC PKB Kota Malang, Hikmah Bafaqih, menyatakan bahwa mekanisme pengawasan kinerja fraksi dan pengurus telah berjalan semenjak kepengurusan ini mulai dikonsolidasikan 4,5 bulan lalu.

Hikmah turut mengajak seluruh pimpinan partai politik di Kota Malang untuk membuktikan bahwa panggung politik masih layak dipercaya oleh publik, terutama generasi muda yang belakangan memiliki tingkat kepercayaan relatif rendah terhadap parpol.

“Tugas kita semua, para pimpinan parpol, adalah membuktikan bahwa keberadaan partai politik dan produk kebijakan publiknya benar-benar dapat dipercaya dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” ujar Hikmah, Sabtu (18/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa partai politik mengelola dana bantuan keuangan negara dan para wakil rakyat menerima penghasilan dari jabatan publik. Oleh karena itu, segenap fasilitas anggaran wajib dipertanggungjawabkan melalui pengabdian dan pelayanan optimal kepada rakyat.

Kepedulian sosial DPC PKB Kota Malang juga ditunjukkan lewat penyerapan ruang tampil bagi kelompok disabilitas netra dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Janti Malang di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jatim. Hikmah bahkan meminta Wali Kota Malang agar kelompok musik disabilitas diberi ruang tampil pada agenda-agenda resmi pemerintah daerah.

Di samping isu inklusivitas, PKB Kota Malang menegaskan komitmen penguatan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan internal wajib belanja pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan partai, serta penerapan gerakan kelestarian lingkungan No Plastic dengan menyediakan air minum isi ulang pada setiap agenda partai.

Hikmah menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang membutuhkan sinergi kolaboratif lintas partai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta jajaran Nahdlatul Ulama (NU). Ia optimistis, melaui konsolidasi dan silaturahmi yang padu, Kota Malang sanggup menjelma menjadi barometer kota teladan dalam berpolitik secara santun dan bermartabat. (Eka Nurcahyo)