KEBERSAMAAN: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama pengusaha dari berbagai unsur, usai silaturahmi di Hotel Savana. (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
MALANG – Pemerintah Kota Malang mengajak pelaku dunia usaha, berkontribusi aktif mempercepat proses pemulihan (recovery) pasca bencana, melalui alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mengatasi keterbatasan anggaran APBD daerah, Rabu (7/10/2026).
Penanganan dampak bencana alam tidak pernah bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi tantangan nyata yang harus dicarikan jalan keluar kreatif.
Pemerintah Kota Malang memilih melangkah mantap lewat jalur kolaborasi antar-sektor.
Dalam forum silaturahmi bersama lembaga usaha se-Kota Malang pada Rabu (7/10/2026), Wali Kota Malang Wahyu Hidayat merangkul para pengusaha daerah.
Dunia usaha diajak mengambil peran konkret dalam percepatan recovery pasca bencana.
Dukungan dapat disalurkan melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) maupun program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSP).
“Keterbatasan APBD membuat Pemkot tidak bisa bergerak sendirian. Kami mengajak keterlibatan aktif para pengusaha untuk saling menopang,” ujar Wahyu Hidayat.
Ia meyakini, keterlibatan pihak swasta akan memangkas durasi pemulihan infrastruktur maupun mental warga terdampak.
Catatan kebencanaan Kota Malang sepanjang periode 2024 hingga 2026, menunjukkan angka yang cukup tinggi.
Tercatat ada 990 kejadian bencana yang mendominasi wilayah Kota Malang.
PENTAHELIX: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat membuka silaturahmi dengan lembaga usaha. Ajak pelaku usaha bisa berkontribusi menangani pemulihan pasca bencana dengan CSR/TSP, bertempat di Hotel Savana Malang, Rabu (7/10/2026). (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
Peristiwa tersebut meliputi bencana banjir tahunan, tanah longsor di bantaran sungai, hingga musibah kebakaran pemukiman.
Total kerugian materiil akibat rentetan bencana tersebut menembus angka Rp3,32 miliar.
Menurut Wahyu, strategi pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik konstruksi semata.
Aspek rehabilitasi lingkungan, pemulihan sosial, kesehatan psikologis warga, hingga perbaikan sarana layanan publik menjadi fokus utama.
Oleh sebab itu, Pemkot Malang mendorong penerapan skema pentahelix.
Pendekatan ini memadukan kekuatan pemerintah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha swasta.
Di samping itu, BPBD Kota Malang terus memasifkan edukasi dan simulasi tanggap bencana bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha.
“Penyelesaiannya butuh komitmen bersama agar pemulihan berjalan terpadu dan tepat sasaran,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Langkah ini diamini oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Heru Mulyono.
Heru mengakui bahwa anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD sangat terbatas.
Fungsi BPBD di lapangan lebih berfokus pada kajian awal dan tindakan darurat instan.
Sementara pelaksanaan fisik pemulihan tetap bergantung pada ketersediaan pos anggaran OPD teknis seperti DPUPRPKP, Dinsos, Kesra, BAZNAS, hingga Dindikbud.
“Bicara bencana adalah tanggung jawab bersama. Biokrasi pencairan APBD butuh proses, sedangkan bantuan bencana butuh kecepatan. Di sinilah peran CSR dan filantropi menjadi krusial,” pangkas Heru. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)
