ILUSTRASI mobil towing saat mengisi BBM. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menyampaikan rasa hormat atas penyampaian aspirasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), dalam aksi demo di Surabaya, seraya menjamin pelayanan dan pasokan BBM subsidi tetap berjalan aman sesuai ketentuan, Kamis (1/10/2026).
Gesekan di lapangan terkait pemanfaatan teknologi pengawasan BBM subsidi, sering kali memicu kesalahpahaman antara para sopir armada logistik dan petugas SPBU.
Ketika mekanisme digital berupa kode barcode dipasang, demi mencegah kebocoran barang subsidi negara, pengawasan ketat memang wajib berjalan tanpa mengganggu distribusi barang pokok.
Keseimbangan itulah yang kini terus dijaga oleh operator energi negara.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, memberikan pernyataan resmi merespons gelombang aksi unjuk rasa yang dilayangkan oleh Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) di Kota Surabaya pada Rabu (30/9/2026) kemarin.
Pertamina menegaskan komitmennya, untuk selalu menghormati setiap penyampaian aspirasi masyarakat.
Di saat bersamaan, Pertamina memastikan rantai pelayanan serta penyaluran BBM di seluruh lembaga penyalur resmi tetap beroperasi secara optimal tanpa hambatan.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan stok BBM di lapangan dari hari ke hari.
Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan BBM subsidi agar tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, termasuk para sopir truk sebagai konsumen setia.
“Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menghormati aspirasi masyarakat termasuk para sopir truk. Sebagai operator penugasan, kami butuh sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) agar operasional berjalan aman dan tertib,” ujar Ahad Rahedi, Kamis (1/10/2026).
Mengenai keluhan kelancaran transaksi menggunakan kode barcode di mesin EDC SPBU, Ahad membeberkan secara terbuka pemicu teknisnya.
Sistem digital secara otomatis akan memblokir atau menolak barcode pelanggan sewaktu mendeteksi adanya indikasi anomali atau ketidakwajaran dalam transaksi.
Bentuk anomali tersebut meliputi pembelian berulang dalam rentang waktu yang mencurigakan, jumlah volume pembelian yang tidak masuk akal, atau ketidaksesuaian nomor polisi kendaraan dengan data terdaftar.
“Hal tersebut merupakan mekanisme pengendalian untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai regulasi pemerintah. Penggunaan barcode adalah pilar program Subsidi Tepat,” jelas Ahad.
Ahad menggarisbawahi bahwa posisi Pertamina Patra Niaga semata-mata adalah sebagai operator penyalur teknis di lapangan.
Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, merombak, atau melanggar aturan kuota dan syarat penyaluran BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator.
Guna menjaga situasi tetap terkendali, Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemilik SPBU dan pemangku kepentingan terkait di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
Pertamina mengimbau para pengguna jalan dan insan transportasi untuk tetap tenang, bijak mencerna informasi di media sosial, serta membeli BBM sesuai kebutuhan yang berlaku.
Warga yang mengalami kendala teknis transaksi atau ingin menyampaikan pengaduan layanan energi dapat langsung menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 135. (Ra Indrata)
