Oleh: Dahlan Iskan
Ada semacam ayat baru menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dibuka Presiden Prabowo Subianto kemarin.
Bunyi “ayat” itu: “la miftaha wa la yahya”.
Bagi orang NU, maknanya jelas: ada pihak yang tidak ingin Kiai Miftah dan Kiai Yahya terpilih lagi. “La” dalam bahasa Arab berarti “tidak”. “Wa” artinya “dan”. Tidak Kiai Miftah (Akhyar) dan tidak Kiai Yahya (Staquf).
Dua tokoh itu memang berkonflik sangat tajam dua tahun terakhir. Sampai ada ketua umum tandingan.
Semua konflik itu ingin diselesaikan lewat Muktamar di Pondok Pesantren “Bintang Sembilan” Tambakberas, Jombang. Tapi Gus Yahya masih ingin jadi ketua umum lagi. Pendukungnya masih kuat.
Kiai Miftah juga masih dijagokan untuk kembali menjadi Rais Aam, pemimpin tertinggi dalam struktur NU. Tokoh seperti Gus Ipul—Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial kabinet Prabowo—terlihat ingin memasangkan Kiai Miftah dengan Gus Kikin: sebagai Rais Aam dan Ketua Umum.
Gus Ipul harus berjuang keras agar Gus Kikin, pengusaha migas yang kemudian jadi kiai Pondok Tebuireng, bisa terpilih.
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026. (YouTube Sekretariat Presiden)
Gus Ipul punya cara yang sangat pragmatis. Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor—underban militan NU—itu sudah sangat berpengalaman “bertempur” di pemilihan apa pun. Termasuk tiga kali di Pilgub Jatim: dua kali menang, sekali kalah.
Ia banyak belajar dari kekalahannya melawan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. Ia tidak ingin kalah lagi di pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ia jadi lokomotif tim sukses pasangan Kiai Miftah dan Gus Kikin.
Tapi ada tim lain yang juga punya lokomotif yang menderu keras: tim Nusron Wahid, juga mantan Ketua Umum GP Ansor yang kini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di kabinet Presiden Prabowo. Nusron menginginkan Kiai Zulfa dari Banten sebagai ketua umum.
Masih ada satu lokomotif besar lainnya: Muhaimin Iskandar. Ia Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NU yang kini menjabat Menteri Koordinator dalam kabinet Presiden Prabowo. Ia menginginkan KH Yusuf Chudlori sebagai ketua umum NU.
Rasanya Prabowo bisa tepuk jidat kalau tiga-tiganya meminta restunya.
Tiga jagoan itulah yang sebenarnya sedang bertempur di dalam selimut. Tiga-tiganya jagoan dalam memenangkan persaingan di berbagai muktamar. Cara-cara apa pun bisa di-copy untuk diterapkan di Muktamar ke-35 sekarang ini, termasuk cara karantina.
Tiga tim dari tiga lokomotif itu sampai punya gerakan “jemput bola”. Mereka saling menjemput peserta muktamar di bandara. Mereka saling menyediakan angkutan gratis. Bukan dibawa ke Jombang, melainkan ke tempat persinggahan misterius di suatu tempat. Ada yang menyebut mereka itu disekap. Setidaknya dikarantina.
Pokoknya mereka dikumpulkan sampai berhasil diyakinkan untuk mau memilih calon yang diinginkan. Setelah berhasil, peserta itu masih harus dijaga, diawasi, diintip, dan dibuntuti: jangan sampai berkhianat.
”Sebenarnya yang membuat ruwet muktamar ini ya hanya tiga orang itu. Mereka dalangnya. Dari muktamar ke muktamar,” ujar seorang Gus muda tamatan luar negeri yang bersikap netral.
Demikian juga tokoh NU yang juga kiai terkemuka, putra salah satu pendiri NU, Kiai Asep Saifuddin Chalim. Kiai Asep sampai marah besar melihat praktik perebutan pemilik suara menjelang muktamar ini.
”Sudah sangat memalukan,” ujar pengasuh Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto yang terkenal itu. Kiai Asep sendiri menginginkan agar kiai besar dari Ploso, Kediri, yang menjadi Rais Aam baru nanti: KH Nurul Huda Djazuli.
Seorang kiai muda lainnya mencatat, “Inilah muktamar dengan tingkat intervensi terparah kedua setelah Muktamar Cipasung.”
Agak berbeda.
Intervensi di Cipasung, Tasikmalaya, saat itu terjadi karena pemerintahan Presiden Soeharto tidak menginginkan Gus Dur terpilih sebagai ketua umum. Namun, pemilik suara di Muktamar Cipasung luar biasa dalam menjaga martabat NU. Mereka tidak berhasil dibeli, tidak mampu dipecah belah, dan tidak takut ditekan. Gus Dur tetap terpilih.
Saya hadir di Muktamar Cipasung sebagai Direktur Utama Bank Nusuma—milik NU. Gus Dur adalah Komisaris Utama, sementara Kiai Ma’ruf Amin sebagai Komisaris. Posisi saya sebagai peninjau.
Kini begitu banyak yang merindukan situasi independen Muktamar Cipasung. Banyak yang berharap para pemilik suara di Muktamar NU kali ini punya martabat seperti di Muktamar Cipasung: tidak terbeli, tidak takut, dan tidak terpengaruh.
Menghadapi banyaknya godaan saat ini, sampai ada yang mengusulkan agar pemilihan ketua umum tidak lagi dilakukan lewat pemilihan langsung. Diganti dengan mekanisme seperti ini: setiap cabang memasukkan lima calon. Setelah nama-nama terkumpul, dilihat siapa sembilan nama yang mendapat suara terbanyak. Sembilan nama itu diserahkan kepada Ahlul Halli wal ‘Aqdi (Ahwa). Ahwa-lah yang memilih salah satunya sebagai ketua umum, tidak harus yang mendapat suara terbanyak.
Ketika tiba saatnya pemilihan ketua umum, Ahwa memang sudah terbentuk. Bahkan Rais Aam yang baru sudah terpilih. Ahwa dan Rais Aam baru yang menentukan ketua umum yang baru.
Soal sistem pemilihan Ahwa, NU sudah “matang”: sudah tiga kali muktamar menggunakan cara baru itu. Setiap cabang dan wilayah mengirim sembilan nama calon. Sembilan nama yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ahwa. Lalu, Ahwa bersidang untuk memilih Rais Aam.
Pada Muktamar di Lampung yang lalu, calon yang memperoleh suara terbanyak tidak terpilih. Hal itu karena KH Dimyati Rais (503 suara) menyatakan tidak bersedia menjadi Rais Aam.
Peraih suara terbanyak kedua pun tidak bersedia. Maka peraih suara terbanyak ketiga ditanya bersedia atau tidak. Yang ditanya tidak menjawab “iya”, tidak juga menjawab “tidak”. Itu ditafsirkan sebagai bersedia: KH Miftachul Akhyar dari Surabaya.
Cara itu akan dilakukan lagi pada muktamar kali ini. Jadwal pemilihan Ahwa adalah Sabtu besok. Minggu lusa giliran pemilihan ketua umum: entah masih dengan cara lama atau sudah dengan cara baru, tergantung hasil sidang pembahasan tata tertib yang jadwalnya berlangsung Jumat hari ini.
Maka inilah “Jumat gawat” bagi Muktamar NU di Tambakberas. Mereka bisa saling gegeran untuk menggolkan konsep tata tertib masing-masing, atau ternyata mereka ger-geran menertawakan cara-cara tidak terpuji yang terjadi. (Dahlan Iskan)
