Oleh: Dahlan Iskan
Hampir pasti peluang Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar tertutup untuk bisa terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tidak mungkin beliau meletakkan jabatan sebagai menteri untuk mencalonkan diri dalam Muktamar NU di Jombang pada pekan depan (27–31 Agustus 2026).
Mendekati pelaksanaan, calon utama yang santer disebut tinggal dua nama: Gus Kikin dari Tebuireng, Jombang, dan kandidat petahana (incumbent), Gus Yahya.
Melihat keduanya seolah-olah berhadapan langsung, barulah muncul calon lain yang memposisikan dirinya sebagai “poros tengah”: Gus Rozin dari Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah.
Tentu sempat muncul nama-nama kandidat lain. Namun, sifatnya lebih karena dorongan pihak tertentu. Misalnya, tokoh Partai Golkar yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sempat mendorong K.H. Zulfa Mustofa. Beliau merupakan ulama yang sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Ketua Umum PBNU di tengah dinamika Syuriyah dan Tanfidziyah. Eksistensi posisi “penjabat ketua umum” ini lambat laun menguap karena ternyata bukan solusi akhir dari dinamika internal.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga sempat mendorong kiai asal Jawa Tengah, K.H. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Namun, nama ini kian hari kian surut dari bursa pencalonan.
Praktis, ada tiga calon yang bakal bersaing ketat: Gus Yahya, Gus Kikin, dan Gus Rozin. Ketiganya merupakan “darah biru” NU—cucu para kiai besar di lingkungan Nahdlatul Ulama—dan dikenal sebagai figur inklusif.
Saking inklusifnya, Gus Yahya (K.H. Yahya Cholil Staquf) sempat disemprot sebagai “antek Yahudi”. Gus Yahya telah berjuang keras mengikhtiarkan transformasi NU: agar tidak hanya kaya di akhirat, tetapi juga berdaya secara ekonomi di dunia, salah satunya melalui pengelolaan tambang batu bara. Siapa tahu cita-cita yang belum sepenuhnya terwujud itu bisa tuntas pada periode keduanya kelak.
Bagaimana dengan Gus Kikin? Ia juga sangat inklusif. Gus Kikin (K.H. Abdul Hakim Mahfudz) yang kini mengemban amanat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur merupakan kiai yang juga pengusaha di sektor migas. Banyak pihak tidak menyangka Gus Kikin pada akhirnya berkenan “pulang kampung” dan didaulat menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, padahal ia telah mapan sebagai pengusaha di Jakarta. Memang, setelah K.H. Salahuddin Wahid (Gus Sholah, adik Gus Dur) wafat, Gus Kikin merupakan dzurriyah paling senior di Tebuireng.
Gus Rozin pun tidak kalah inklusif, dan awalnya tidak berambisi. Gus Rozin (K.H. Abdul Ghaffar Rozin) maju karena terpanggil untuk memimpin NU yang netral—yakni kepemimpinan yang berada di luar polarisasi antara Rais Aam Syuriyah (K.H. Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum Tanfidziyah (Gus Yahya).
Gus Rozin merupakan lulusan Monash University, Australia, setelah menempuh studi di Universitas Paramadina. Ia juga pernah mengenyam pendidikan pesantren di Kwagean, Kediri, usai menuntaskan jenjang ibtidaiah hingga aliyah di Kajen. Gelar doktornya diraih dari UIN Walisongo, Semarang, dan ia juga pernah mendalami ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.
Ketiganya adalah trah “darah biru” yang inklusif. Itulah cermin wajah baru kepemimpinan NU di tingkat pusat. Kepastian majunya ketiga figur ini akan terlihat pada 29 Agustus 2026, tatkala agenda awal muktamar tuntas dan tahapan pendaftaran calon resmi dibuka.
Dinamika yang tidak kalah krusial sejatinya berada di level Kepengurusan Dewan Syuriyah—lembaga tertinggi di struktur PBNU yang berkedudukan di atas eksekutif Tanfidziyah.
Pemilihan Rais Aam (Ketua) Dewan Syuriyah tidak lagi ditempuh melalui pemungutan suara secara terbuka di lantai muktamar, melainkan dipilih oleh “majelis kiai se-Indonesia” secara tertutup melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA). Masing-masing pengurus Syuriyah NU tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) dan Wilayah (Provinsi) mengusulkan sembilan nama. Dari ratusan nama yang terkumpul, figur dengan usulan terbanyak otomatis menjabat sebagai Rais Aam, sedangkan delapan kiai lainnya menjadi anggota Dewan AHWA.
Sejauh ini, ada tiga nama kiai sepuh yang mencuat ke permukaan: petahana K.H. Miftachul Akhyar (Surabaya), K.H. Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Tanfidziyah), serta K.H. Ma’ruf Amin (mantan Wakil Presiden RI).
Secara teoritis, sistem AHWA sangat ideal karena mampu meminimalkan praktik politik uang (money politics). Namun dalam praktiknya, dinamika lapangan tidak sepenuhnya bersih. Belakangan muncul fenomena jajaran Syuriyah daerah dikumpulkan oleh kekuatan tertentu untuk diarahkan memilih jajaran nama tertentu, lengkap dengan modal “titipan amplop”.
Bahkan, dari rekaman percakapan telepon yang beredar, manuver yang dimainkan terbilang cukup kasar. Blangko pencalonan yang sudah terisi nama-nama calon disebarkan untuk dimintai tanda tangan. Ketika terbentur kendala stempel pengurus daerah yang tidak dibawa, malam itu juga dibuatkan stempel tiruan.
Dokumen tersebut disiapkan sebanyak tiga rangkap, di mana berkas yang dialokasikan untuk panitia telah dikondisikan oleh satu tim sukses.
Tentu saja manuver semacam itu belum tentu mulus direalisasikan di lapangan, terlebih jika mendadak diterjang “serangan fajar” dengan peluru amplop yang jauh lebih tebal.
Muktamar NU tinggal seminggu lagi. Para pemain dan broker politik organisasi sedang sibuk-sibuknya. Inilah NU, bukan Muhammadiyah. (Dahlan Iskan)
