MALANG POST – Simak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPRD memperingati HUT ke-81 RI, Wali Kota Nurochman dan Ketua DPRD H.M. Didik Subiyanto tegaskan pengawalan program strategis MBG dan KDKMP di Kota Batu.
HUT ke-81 RI Jadi Momentum Evaluasi, Cak Nur: Prioritaskan Kebutuhan Warga
Arah kebijakan pemerintah pusat menjadi perhatian utama Pemkot Batu. Pemkot bersama DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batu berkomitmen mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar implementasinya benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batu Nurochman seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batu dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Batu tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu.
Nurochman mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan berbagai program strategis pemerintah pusat dapat berjalan optimal di daerah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa program tersebut akan terus dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya juga perlu dievaluasi dan dimonitor agar manfaatnya benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
“Yang pasti, apa yang menjadi program strategis Presiden Prabowo, kewajiban daerah adalah memastikan dan mengawal program tersebut bisa dilaksanakan,” kata Cak Nur.
Ia menilai, evaluasi menjadi bagian penting agar program nasional tidak sekadar berjalan secara administratif, melainkan tepat sasaran. Tata kelola di lapangan pun akan terus diperbaiki apabila ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi.
KHIDMAT: Wali Kota Batu Nurohman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subiyanto dan jajaran Forkopimda serta Anggota DPRD Kota Batu saat mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Selain MBG, Cak Nur juga menyampaikan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Batu. Dari total 24 desa/kelurahan, sebanyak 20 gerai KDKMP telah dibangun. Artinya, masih ada empat desa/kelurahan yang belum menyelesaikan pembangunan gerai tersebut.
“Kalau di Kota Batu, dari 24 desa/kelurahan sudah ada 20 gerai KDKMP yang dibangun. Tinggal empat desa/kelurahan saja yang belum terlaksana. Saya kira ini sudah tinggi capaiannya,” ujarnya.
Tahap berikutnya, Pemkot Batu akan berkoordinasi dengan para pengelola atau manajer KDKMP. Koordinasi diperlukan agar koperasi tersebut dapat beroperasi sesuai arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.
Persoalan konektivitas juga menjadi perhatian. Cak Nur menyebut pembangunan jembatan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Salah satunya Jembatan Merah Putih yang telah diresmikan. Keberadaan jembatan tersebut dinilai memangkas jarak tempuh warga yang sebelumnya harus memutar ketika hendak menuju sejumlah lokasi, termasuk pasar.
“Jembatan sangat dibutuhkan masyarakat karena masyarakat harus berputar lumayan jauh, misalnya ketika mau menuju pasar. Dengan dibangunnya Jembatan Merah Putih, ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial,” jelasnya.
Pemkot Batu, lanjut dia, juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah jembatan lain yang dinilai dibutuhkan masyarakat. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
Bagi Cak Nur, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan, kata dia, harus kembali pada tujuan dasar penyelenggaraan negara, yakni menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi itu mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pertanian, hingga perdagangan, termasuk pembenahan Pasar Induk Among Tani agar keberadaannya semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus melakukan upaya perbaikan supaya kebijakan yang diambil bisa berdampak baik kepada masyarakat,” katanya.
Cak Nur pun meminta dukungan masyarakat Kota Batu terhadap kebijakan Pemkot Batu dan DPRD ke depan. Ia menegaskan, arah pembangunan tidak boleh bertumpu pada kepentingan kepala daerah, melainkan harus berangkat dari kebutuhan warga.
“Orientasinya adalah kami akan prioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan wali kota maupun wakilnya. Lebih prioritas kebutuhan yang memang diperlukan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu H.M. Didik Subiyanto menyatakan legislatif siap mendukung program pemerintah pusat yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain MBG, Sekolah Rakyat, serta penguatan perekonomian melalui KDKMP.
Didik menilai penguatan ekonomi desa menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, aktivitas ekonomi yang kuat di tingkat desa diharapkan ikut memperkuat perekonomian masyarakat secara luas.
“Semua perekonomian itu berawal dari desa. Apabila ekonomi desa kuat, insyaallah masyarakat juga kuat,” kata Didik.
Ia menegaskan DPRD Kota Batu akan terus bersinergi dengan eksekutif untuk mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Intinya kita dari DPRD mendukung segala kegiatan yang pro-rakyat. Kita bekerja sama dengan eksekutif. Kita dukung apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat Kota Batu menjadi mBatu SAE,” pungkasnya. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)
