Imbas Larangan Rekrutmen Honorer: SDN Kebonsari 2 Malang Pusing Atasi Kekosongan Tenaga Pengajar

MALANG POST – Kekurangan tenaga pengajar kelas di SDN Kebonsari 2 Kota Malang, memicu kecemasan para wali siswa, lantaran proses belajar mengajar terganggu dan pengawasan anak di sekolah menjadi tidak maksimal, Selasa (11/8/2026).

Rasa waswas menggelayuti pikiran Dulkemit (52). Warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, ini tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, saat melepas sang putra, Bintang, berangkat menuntut ilmu di SDN Kebonsari 2 Kota Malang.

Musababnya mendasar. Sudah dua hingga tiga hari belakangan, kelas tempat anaknya belajar mendadak lengang tanpa hadirnya sosok guru kelas.

Informasi yang dihimpun wali murid, guru olahraga bernama Fika yang semula ditunjuk pihak sekolah, untuk merangkap menjadi guru kelas sementara, sedang berhalangan hadir akibat sakit. Alhasil, bangku pengajar di depan kelas pun kosong melompong.

“Akhirnya pihak sekolah menugaskan guru dari kelas lain. Guru yang semestinya fokus mengajar di kelasnya sendiri, jadi terbagi konsentrasinya, sibuk wira-wiri ke sana kemari. Kami melihat kondisi seperti itu jadi tidak tenang dan kurang nyaman akan hak pembelajaran anak,” ungkap Dulkemit saat mengeluhkan kondisi tersebut, Selasa (11/8/2026).

Dulkemit menilai, kekosongan pengajar kelas bukan perkara sepele. Jika tak kunjung diisi, suasana kelas rentan berubah menjadi arena keributan. Anak-anak berpotensi bertengkar, gaduh, atau melakukan aksi fisik yang membahayakan keselamatan mereka sendiri.

“Belum lagi dari segi keamanan fisik siswa. Pengawasan guru kelas itu sangat vital bagi keberlangsungannya belajar maupun hal lainnya. Harapan kami, Dinas Pendidikan Kota Malang mesti turun tangan segera,” tegasnya.

Kecemasan para wali murid tersebut rupanya dipahami betul oleh jajaran pengajar di sekolah. Sulistyowati, salah seorang guru senior, sekaligus Wali Kelas 5 SDN Kebonsari 2 Kota Malang, mengakui bahwa ketiadaan guru kelas, sangat memengaruhi dinamika psikologis dan pergaulan para siswa.

“Sempat kami monitor, antar siswa terjadi perbedaan pola pergaulan. Ada yang sempat saling pegang rambut, ada juga yang lari-larian ke sana kemari. Kami ikut khawatir kalau sampai ada anak yang jatuh atau kecelakaan. Pasti kami yang kena dampaknya,” tutur Sulistyowati.

Sulistyowati membeberkan, SDN Kebonsari 2 Malang saat ini memang sedang mengalami krisis guru kelas. Dari total 18 rombongan belajar (rombel) yang membentang dari kelas 1 hingga kelas 6, idealnya sekolah membutuhkan 18 orang guru kelas.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Formasi guru kelas yang terisi saat ini hanya 16 orang, alias minus dua tenaga pengajar. Kekosongan terjadi di kelas 2 dan kelas 3.

“Pihak sekolah terpaksa mengatur skema dengan menugaskan guru olahraga menjadi guru kelas sementara. Kebetulan Bu Fika yang mengajar di kelas 2 sedang izin sakit, sehingga guru lainnya harus merangkap tugas mengajar. Kalau untuk guru mata pelajaran seperti agama dan olahraga sebanyak 6 orang sebenarnya sudah tercukupi,” bebernya.

Padahal dari segi animo pendaftar, SDN Kebonsari 2 Malang tidak pernah sepi peminat. Saban tahun ajaran baru, kuota siswa selalu terisi penuh.

Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kekosongan guru kelas ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang sejak dua tahun lalu. Namun solusi konkret belum juga mendarat di sekolah.

Pihak sekolah bersama Kepala Sekolah kerap kali kelimpungan mencari formula darurat. Pasalnya, regulasi pemerintah pusat saat ini sudah menutup rapat pintu rekrutmen guru honorer baru. Ditambah lagi, anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kini diharamkan untuk membiayai gaji tenaga honorer.

“Apa yang kami alami saat ini sepertinya juga dialami banyak sekolah negeri lainnya di Kota Malang,” tambah Sulistyowati.

Guna mengatasi keadaan mendesak, tanpa adanya peluang rekrutmen honorer, para guru PNS dan PPPK yang ada di SDN Kebonsari 2 Malang sepakat untuk mengencangkan sabuk kebersamaan. Mereka saling memotong waktu istirahat dan berjaga melintas kelas, demi memastikan anak-anak tetap terlindungi.

“Informasi dari dinas, hampir seluruh SDN di Kota Malang memang kekurangan guru kelas. Harapan kami demi pembelajaran yang lebih maksimal, pemerintah bisa membuka dan menambahkan formasi CPNS atau PPPK khusus guru, sehingga sekolah yang kekurangan pengajar bisa dengan mudah terpenuhi,” pungkasnya mendesak. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)