MALANG POST – Forum Unit Layanan Disabilitas (ULD) Indonesia mendorong perguruan tinggi membangun sistem informasi layanan disabilitas terintegrasi guna memastikan pemenuhan akomodasi mahasiswa penyandang disabilitas berjalan proaktif, dalam sesi berbagi pengalaman daring yang diikuti 25 peserta dari 18 institusi, Jumat (13/11/2026).
Forum Unit Layanan Disabilitas (ULD) Indonesia mendorong perguruan tinggi untuk membangun sistem informasi layanan disabilitas yang tertata guna memastikan akomodasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas berjalan proaktif, bukan sekadar merespons keluhan.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi berbagi pengalaman bertajuk “Sistem Informasi Layanan Disabilitas” yang digelar Forum ULD Indonesia secara daring pada Jumat (13/11/2026) dan diikuti oleh 25 peserta dari 18 lembaga serta perguruan tinggi dari Aceh hingga Maluku.
Staf Layanan dan Aksesibilitas Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SLDPI) Universitas Brawijaya (UB), Mahalli, saat menjadi narasumber dalam diskusi itu mengatakan bahwa tanpa sistem data yang baik, layanan kampus cenderung reaktif.
“Tanpa data, layanan kita bersifat reaktif. Kita baru bergerak setelah ada keluhan dan pengetahuan tentang kebutuhan mahasiswa hanya tersimpan di kepala satu-dua orang. Begitu stafnya pindah, layanan ikut terputus,” ujar Mahalli.
Ia menjelaskan bahwa kewajiban perguruan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan ULD telah diatur dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.
Ketentuan itu dipertegas melalui Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 yang menugasi ULD untuk menyediakan sistem informasi data peserta didik penyandang disabilitas yang bersifat rahasia.
Menurut Mahalli, pendataan tidak bertujuan melabeli mahasiswa, melainkan menjadi dasar pemenuhan hak atas akomodasi yang layak sekaligus bentuk akuntabilitas kampus kepada mahasiswa, pimpinan, dan kementerian.
“Sistem informasi layanan disabilitas bukan sekadar aplikasi. Ada orang, alur, data, dan teknologi. Aplikasi yang bagus tanpa alur dan orang yang siap tidak akan menjalankan layanan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, SLDPI UB memaparkan model alur layanan yang dapat diadaptasi kampus lain melalui lima tahapan, yakni pengungkapan diri secara sukarela, asesmen kebutuhan akomodasi, permintaan layanan, koordinasi dengan fakultas dan dosen, serta evaluasi bersama mahasiswa.
Layanan yang disediakan meliputi pendampingan, juru bahasa isyarat, materi aksesibel, dan penyesuaian ujian. Pendataan merujuk pada hambatan fungsional—bukan diagnosis medis—yang diisi secara sukarela untuk keperluan perencanaan anggaran, pemetaan program studi, dan pelaporan.
Terkait dengan aspek keamanan, Mahalli menegaskan bahwa data disabilitas masuk dalam kategori data pribadi spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga membutuhkan perlindungan ketat.
“Kami memperlakukan data penyandang disabilitas sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Data dicatat seperlunya, setelah ada persetujuan, aksesnya terbatas, dan hak mahasiswa untuk tidak mengungkapkan diri tetap kami hormati. Layanan dasar tetap harus bisa diakses bahkan tanpa adanya pengungkapan diri (disclosure),” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa perancangan sistem informasi juga wajib melibatkan penyandang disabilitas sejak awal agar aksesibel, sejalan dengan prinsip nothing about us without us (tidak ada kebijakan tanpa keterlibatan penyandang disabilitas).
Mahalli menilai bahwa tantangan utama kampus saat ini terletak pada tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), data yang masih tersebar di berbagai unit, serta upaya membangun kepercayaan mahasiswa agar bersedia melakukan pengungkapan diri.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar ULD di setiap kampus tidak perlu menunggu pengadaan aplikasi besar untuk memulai, melainkan cukup menggunakan formulir daring dan catatan bersama berakses terbatas sebelum diintegrasikan dengan sistem akademik kampus.
Ke depan, Forum ULD Indonesia berencana memperkuat jejaring antarperguruan tinggi sebagai ruang berbagi praktik baik, termasuk standardisasi format pendataan dan alur layanan sesuai dengan konteks masing-masing kampus. (M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)




