MALANG POST – Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menggelar verifikasi lapangan terhadap maraknya pemanfaatan lahan pertanian menjadi kafe serta fasilitas wisata di kawasan Putuk Tritih, Desa Sumberejo, sebagaimana dibahas dalam talkshow Idjen Talk Radio City Guide 911 FM, Kamis (19/11/2026).
Geliat pertumbuhan kafe dan destinasi wisata alam di Kota Batu mulai menyentuh kawasan pertanian produktif, sehingga menuntut ketegasan penataan ruang.
Dalam talkshow Idjen Talk Radio City Guide 911 FM, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Batu, Tauchid B.K., memastikan pihaknya segera turun melakukan verifikasi lapangan di kawasan Putuk Tritih, Desa Sumberejo.
Setiap pengajuan perizinan usaha wajib mengantongi kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan terlebih dahulu sebelum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pengawasan di lapangan juga melibatkan organisasi perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR serta Satpol PP sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemkot Batu saat ini tengah membahas Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kami juga membuka ruang konsultasi lewat Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik agar pelaku usaha memastikan kesesuaian ruang sebelum membangun,” terang Tauchid B.K., Kamis (19/11/2026).
Dari sisi akademis, Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang (Unisma), Prof. Dr. Dwi Susilowati, S.P., M.P., mengingatkan bahaya serius di balik masifnya alih fungsi lahan pertanian.
Perubahan fungsi lahan dalam jangka panjang akan menurunkan daya serap air hujan, memicu limpasan air dan erosi, merusak kesuburan tanah, sekaligus melemahkan kapasitas produksi pangan khas Kota Batu.
Prof. Dwi mengakui keputusan petani menyewakan lahan kepada investor komersial cukup masuk akal secara ekonomi, mengingat tingginya biaya produksi tani dan risiko gagal panen.
Namun, tren penyusutan lahan produktif harus segera diantisipasi melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pelibatan generasi muda.
“Pembangunan di Kota Batu tidak cukup dilihat dari keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan wajib menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial agar kesejahteraan warga serta kualitas lingkungan tetap terjaga,” pungkas Prof. Dwi Susilowati. (Nurul Fitriani/Ra Indrata)




