Ilustrasi rencana pembangunan jalan tol Kota Malang menuju ke Kepanjen Kabupaten Malang.
MALANG POST – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menegaskan bahwa investor proyek Tol Malang-Kepanjen tidak mundur, tetapi menunggu kepastian penyesuaian skema pendanaan dan revisi studi kelayakan (FS) dari pemerintah pusat yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menegaskan bahwa kabar mundurnya investor dari proyek pembangunan Tol Malang-Kepanjen tidak sepenuhnya tepat.
Perubahan skema pembiayaan proyek tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai pengunduran diri investor, tetapi merupakan bagian dari penyesuaian mekanisme pendanaan yang tengah dilakukan pemerintah.
Tomie menjelaskan, pembangunan Tol Malang-Kepanjen memiliki sejumlah alternatif pembiayaan.
Selain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek strategis tersebut juga memungkinkan untuk dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Jadi, bukan diartikan itu mundur. Pengembangan pembangunan itu kan ada skema-skema yang nanti digunakan untuk pembiayaannya.”
“Ada yang dibiayai penuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Tapi ada juga pola kerja sama dengan badan usaha,” tegas Tomie kepada awak media seusai agenda Wakil Bupati Malang di Kecamatan Dau, Kamis (19/11/2026).

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. (Foto: Istimewa)
Menurutnya, pada perencanaan awal, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Malang dengan Kepanjen tersebut, memang diarahkan menggunakan pembiayaan dari badan usaha atau investor.
Namun, dalam perkembangannya, muncul penyesuaian terhadap pola pendanaan sehingga opsi pembiayaan melalui APBN turut menjadi pembahasan.
Perubahan tersebut membuat calon investor harus menyesuaikan rencana keterlibatannya, sembari menunggu kepastian skema yang akan diputuskan pemerintah.
Oleh karena itu, Tomie meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa investor telah meninggalkan proyek Tol Malang-Kepanjen.
”Bukan dalam artian dia mundur teratur. Menyesuaikan sambil menunggu. Kalau nanti polanya kembali dilaksanakan oleh badan usaha, dimungkinkan investor yang pertama itu juga akan ikut bersaing di situ,” ungkapnya.
Selain skema pendanaan, pemerintah juga tengah melakukan penyesuaian trase atau jalur tol.
Langkah tersebut terutama mempertimbangkan kondisi wilayah yang dilalui, termasuk kawasan permukiman padat penduduk yang berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran pembebasan lahan.
Tomie menyebut bahwa prinsip dasar perencanaan akses keluar tol atau exit tidak mengalami perubahan.
Penyesuaian lebih diarahkan pada pergeseran sejumlah titik jalur, agar pembangunan dapat berjalan lebih efisien tanpa terlalu banyak berdampak terhadap rumah dan lahan milik masyarakat.
”Prinsipnya tidak ada yang berubah, hanya penyesuaian. Kemarin ada beberapa pertimbangan karena trase awal melewati lahan-lahan yang padat penduduk.”
“Ini kita sesuaikan karena sama-sama kita ketahui bagaimana agar efisien dari sisi pembiayaan,” paparnya.
Pertimbangan lainnya menyangkut jarak antara akses keluar tol dan jalan arteri. Penataan konektivitas tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan perencanaan agar jalur tol nantinya terintegrasi dengan jaringan jalan yang sudah ada.
Terkait dengan tahapan pembangunan, Tomie menegaskan bahwa proyek Tol Malang-Kepanjen, sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Saat ini, prosesnya masih berfokus pada penyelesaian penyesuaian studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Revisi FS ditargetkan rampung menjelang akhir 2026. Selanjutnya, proses lelang direncanakan berlangsung pada 2027. Setelah pelaksana proyek ditetapkan, tahapan berikutnya dapat dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan.
”Karena ini kewenangan dari pusat secara penuh. Tahun ini kemarin rancangan itu penyesuaian terhadap FS. Mudah-mudahan sudah selesai menjelang akhir tahun, baru tahun depan ada lelang.”
“Kalau sudah ada pelaksana, proses berikutnya pembebasan lahan. Mudah-mudahan bisa lancar tahun depan,” terangnya.
Mengenai jumlah akses keluar tol, Tomie mengaku belum menerima hasil final revisi FS terbaru.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jumlah exit pada prinsipnya masih sama meskipun beberapa posisi jalur berpeluang digeser untuk menghindari kawasan permukiman.
”Ini belum tahu hasil revisi FS yang terakhir. Bahasan pertama jumlahnya sama, hanya menyesuaikan. Pada posisi di tengah, misalkan ada yang melewati rumah-rumah penduduk, itu digeser. Jadi exit-nya masih tetap sama, tapi saya belum tahu kondisi terakhir perubahan FS ini berapa,” tandasnya.
Sebelumnya, isu mundurnya investor Tol Malang-Kepanjen mencuat setelah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Abdul Qodir, mengungkapkan hasil pertemuannya bersama sejumlah legislator Komisi III DPRD Kabupaten Malang, dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) pada Agustus lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Qodir mengaku memperoleh informasi bahwa investor tidak melanjutkan keterlibatannya dalam proyek itu.
Perbedaan informasi itu kini menjadi perhatian, terutama terkait dengan kepastian kelanjutan pembangunan Tol Malang-Kepanjen, yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.
Dengan target penyelesaian revisi FS pada akhir 2026 dan proses lelang pada 2027, kepastian skema pembiayaan serta tahapan pelaksanaan menjadi faktor penting bagi kelanjutan proyek tersebut. (Suseno/Ra Indrata)




