DIPERTANYAKAN: Salah satu Muslur di Kecamatan Sukun, yang dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Joko Prihatin. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Kader Partai Golkar asal Klojen, Bastomi, mengkritisi pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muslur) Partai Golkar Kota Malang periode 2026–2031 yang digelar serentak di tingkat kecamatan. Ia menilai pembatasan kuota 3–4 peserta per kelurahan menyalahi AD/ART dan Juklak partai, sementara pengurus DPD setempat belum merespons konfirmasi.
Gelombang Musyawarah Kelurahan (Muslur) Partai Golkar di Kota Malang mulai bergulir. Sejak beberapa hari lalu, agenda pemilihan ketua partai tingkat kelurahan atau Pimpinan Kelurahan (PL) beserta pengurus periode 2026–2031 itu digelar serentak di tingkat kecamatan.
Namun, di balik jalannya forum tersebut, muncul suara kritis dari kader akar rumput. Salah satunya datang dari kader Partai Golkar asal Klojen, Bastomi.
Bastomi menilai pelaksanaan Muslur kali ini belum sejalan dengan regulasi internal partai.
Menurut pandangannya, mekanisme yang berjalan belum mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maupun pedoman organisasi.
Sorotan tajam Bastomi tertuju pada pembatasan jumlah peserta. Ia menyebut kuota Muslur hanya diwakili 3 atau 4 orang per kelurahan. Ia pun meyakini perwakilan tersebut tidak melalui proses verifikasi lebih lanjut sebagai peserta sah Muslur.
Bastomi berharap forum ini tidak sekadar dijadikan formalitas belaka. Ia mengingatkan agar Muslur tidak dipakai untuk melegitimasi penunjukan ketua PL baru apabila prosesnya belum sesuai aturan partai.
”Kalau hal itu dipaksakan, kami akhirnya mempertanyakan demokrasinya sejauh mana bagi kader.”
“Hal semacam ini selayaknya tidak perlu dilakukan. Mestinya dilaksanakan sesuai juklak dan juknis serta AD/ART partai, setiap kelurahan berhak gelar. Bukan serentak digelar di tingkat kecamatan,” kata Bastomi.
Pembatasan kuota 3 atau 4 orang itu membuat Bastomi mempertanyakan marwah forum tertinggi pengambilan keputusan partai di tingkat kelurahan. Baginya, Muslur bukan rapat koordinasi biasa atau seremonial semata.
Forum ini merupakan ruang pertanggungjawaban pemimpin di tingkat kelurahan sekaligus momentum menggerakkan mesin partai.
”Di dalamnya juga kita ketahui bersama, ada evaluasi kinerja, aspirasi kader, adanya penyusunan rekomendasi, program kerja, hingga terpilihnya Ketua PL yang baru. Oleh karenanya, pelaksanaan Muslur tidak semestinya dipolitisasi atau dibatasi sedemikian rupa,” ujar Bastomi.
Sebelum menggelar Muslur, Bastomi mengingatkan penyelenggara agar memedomani AD/ART hasil Munas XI Partai Golkar tahun 2024, khususnya Pasal 60.
Dalam aturan itu, peserta Muslur berasal dari unsur Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Kelurahan, organisasi sayap, ormas pendiri, ormas yang didirikan, kelompok kader, anggota Partai Golkar, serta tradisi mengundang sesepuh Golkar.
”Bahkan, jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Kelurahan. Bukan ditentukan atau ditetapkan secara sepihak oleh Ketua DPD dan Ketua Kecamatan, sebagaimana yang kami pahami pelaksanaan Muslur saat ini,” tutur Bastomi.
Ia juga merujuk Juklak Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 Pasal 46 ayat (8). Aturan itu secara tegas menyebutkan bahwa Muslur dilangsungkan di wilayah kelurahan yang bersangkutan.
”Kami tidak habis pikir Muslur jika dilaksanakan di tingkat kecamatan, apakah setiap kelurahan sudah terakomodir forum tersendiri. Karena di dalam forum itu mesti ada tata tertibnya, pimpinan sidangnya, juga adanya pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
”Jika pelaksanaan Muslur digelar di tingkat kecamatan, kami yakini forum kelurahan sudah berubah atau bergeser dari ketentuan yang ada. Mengingat, wadah saat ini tidak sesuai regulasi partai. Sama halnya, saya menilai pimpinan partai belum mampu menjalankan atau mengelola mesin partai sebenarnya,” ucap Bastomi.
Bagi Bastomi, wajar apabila sebagian kader mempertanyakan legitimasi proses dan hasil Muslur saat ini. Ia menegaskan kritik tersebut bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang saat ini, Joko Prihatin.
”Kami mengkritisi ini bukan persoalan suka atau tidak suka, khususnya pada kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang saat ini. Akan tetapi, kami ingin menempatkan regulasi partai dijalankan dengan kepatuhan dan kepatutan, apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan aturan organisasi.”
”Kita harus menjunjung tinggi aturan yang ada. Terlebih lagi bagi Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, peranan dan tanggung jawabnya besar dalam mengelola keberlangsungan maupun kemajuan partai. Jangan sampai marwah dan kewibawaan partai tergerus hilang,” kata Bastomi.
Pada prinsipnya, Bastomi mengingatkan agar dinamika ini tidak terkesan membawa kepentingan terselubung—dikemas sebagai konsolidasi organisasi, tetapi mengarah pada konsolidasi kekuasaan untuk mempermudah pemilihan ketua PL tertentu.
Ia pun mendorong DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan DPP Partai Golkar turun tangan melakukan evaluasi serta audit partai, termasuk terhadap kepemimpinan Joko Prihatin.
”Semuanya itu demi keselamatan dan kemajuan partai. Kami berharap tidak alergi kritik atau menutup diri, bilamana ada kritik pedas dari akar rumput.”
“Karena aspirasi kader bagian dari kehidupan organisasi yang demokratis. Partai Golkar adalah organisasi yang memiliki sejarah panjang sekaligus berpengalaman, bukanlah sebuah perusahaan pribadi seseorang,” ujar Bastomi.
Ia berharap pengurus di tingkat provinsi maupun pusat memberi perhatian serius melalui audit organisasi.
”Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada koreksi dan evaluasi sekaligus penyelesaian lebih lanjut melalui mekanisme organisasi. Kami bersama kader lainnya sangat menantikan hal ini ditindaklanjuti,” tutur Bastomi.
Terpisah, Malang Post berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Malang, Joko Prihatin, melalui aplikasi WhatsApp. Namun, Joko Prihatin melimpahkannya kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Kota Malang, Suryadi.
Saat dihubungi, Suryadi kembali melimpahkan konfirmasi tersebut kepada Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Kota Malang, Ari P. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari jajaran DPD Partai Golkar Kota Malang. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)




